REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah menambah anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebanyak Rp 1,4 triliun untuk membuka lapangan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terkena dampak moratorium. Anggaran Rp 1,4 triliun anggaran PNPM Mandiri itu ditujukan bagi 1,96 juta orang penerima.

"Ini adalah program yang kita persiapkan di dalam mengatasi masalah moratorium yang kita harus tanggap, harus cepat merespon untuk mengatasi hal ini," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai memimpin Rapat Koordinasi penghematan anggaran dan pembukaan lapangan kerja bagi TKI di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (27/6).

Rapat tersebut dihadiri Menkeu Agus Martowardojo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menkop dan UKM Syarifudin Hasan, Menhut Zulkifli Hasan, Menteri PDT Helmi Faisal Zaini, Menbudpar Jero Wacik, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan Wamentan Bayu Khrisnamurti.

Penambahan anggaran PNPM Mandiri sebanyal Rp 1,4 triliun itu berasal dari penghematan yang dilakukan kementerian/lembaga sepanjang 2011 ini dengan total Rp 15,1 triliun. Anggaran penghematan itu selain untuk menambah PNPM Mandiri juga digunakan untuk membangun infrastruktur yang juga bisa membuka lapangan kerja.

"Tapi bukan berarti semua program Rp 15 triliun itu untuk ketenagakerjaan. Bukan itu. Tapi, program-program pembangunan infrastruktur secara langsung juga men-create lapangan-lapangan kerja," kata Hatta. Anggaran penghematan Rp 15,1 triliun itu berasal dari pemangkasan berbagai perjalanan dinas dan kegiatan lain yang tak perlu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika