REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta - Rapat konsultasi pimpinan DPR RI yang akan menentukan nasib pembangunan gedung baru DPR RI dinyatakan berlangsung tertutup. Ketua DPR Marzuki Alie didamping seluruh Wakli Ketua DPR memimpin langsung rapat yang molor satu jam tersebut.
Selain dihadiri pimpinan DPR, rapat yang sedianya dimulai pukul 14.00 tadi ini juga dihadiri seluruh pimpinan fraksi, Badan Urusan Rumah Tangga, serta Badan Anggaran DPR. Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh dan wakilnya Pius Lustrilanang juga tampak menghadiri ruang rapat.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah menyatakan siap menghentikan pembangunan gedung DPR sesuai permintaan rakyat. Namun, Jafar juga meminta pembangunan gedung terus berjalan, sementara pengambilan keputusan tentang nasibnya dibahas sesuai aturan main.
"Tentu saja dapat direvisi, disederhanakan. Kalau rakyat minta dihentikan, ya kita hentikan, kita, kan wakil rakyat," ujar Jafar saat melakukan konferensi pers di Gedung DPR RI, Kamis (7/4). Selain Jafar turut hadir Edhy Prabowo (F-Gerindra), Hasrul Azwar (F-PPP) dan Tjatur Sapto Edy (F-PAN).
Sekalipun begitu, Jafar tetap berpandangan bahwa pembangunan gedung baru sesuai dengan kebutuhan anggota dewan yang rencananya akan memiliki lima staf ahli dan satu sekretaris. Jafar juga masih menyatalan bahwa pembangunan ini sudah tercantum dalam BURT yang ditetapkan oleh anggota dewan sebelumnya sesuai rekomendasi dari Tim Peningkatan Kinerja DPR periode 2004-2009.
Hasrul Azwar juga menambahkan bahwa pembangunan gedung baru tidak bisa dihindari sesuai penambahan staf ahli. Hasrul juga meminta komponen yang akan digunakan digedung baru tidak terkesan eksklusif dan berlebihan agar tetap mencerminkan rumah rakyat.
Hasrul percaya bahwa anggaran pembangunan gedung yang turun dari Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,38 triliun, masih bisa ditekan hingga Rp 900 miliar. "Tapi kami minta proses pembangunan ditinjau ulang, mulai dari awal dan transparan," ujarnya.
Sementara itu, Tjatur mengarakan bahwa sejak awal PAN menyampaikan kepada Tim Peningkatan Kinerja DPR yang diketuai Darul Siska untuk membuat grand desain komplek parlemen. Dan pembangunan gedung baru termasuk di dalamnya.
Dalam menentukan rancangan grand desain ini, lanjutnya, harus melibatkan masyarakat melalui proses sayembara yang tornya didapat melalui workshop. "Kalau soal harga, enggak perlu disamakan dengan gedung Mahkamah Konstitusi, tidak harus Rp 1,11 triliun. Turunkan sampai angka yang diterima masyarakat," ujar Tjatur.
Tjatur juga memperingatkan, anggota dewan, sebagai wakil rakyat, akan melanggar Undang-undang jika tidak mendengar, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
