REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para Aktivis 98 dari berbagai elemen mengadakan menyatakan jika pemilu sampai ditunda mereka bakal menyiapkan pemerintahan transisi. Untuk itu upaya setiap upaya menunda pemilu akan mereka waspadai.

" Kami tahu satu-satunya alasan untuk penundaan pemilu, adalah jika ada kondisi kerusuhan atau bencana alam atau SOB. Maka kalau pemilu di luar alasan itu ditunda, maka kami akan menyiapkan pemerintahan transisi,'' kata Ubedillah Badrun dari eleman aktivis '98 FKSMJ, Diskusi Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 yang mengangkat tema Dampak Penundaan Pemilu Terhadap Hukum, Ekonomi, Sosial, Dan Kebudayaan yang digelar di Mako Coffee, Jakarta Selatan Rabu, (05/04/2023). 

Menurut Ubedillah, dampak yang ditimbulkan dari penundaan pemilu akan munculkan ketegangan sosial. Ini karena harapan rakyat akan perbaikan pemimpin baru dimatikan oleh penundaan Pemilu. Disharmoni antar warga akan menjadi manifest sebagai konflik sosial.

"Pada saat yang sama akan terjadi amok konflik sosial. Maka secara tidak langsung membuka karpet merah hadirnya kembali Tentara di pucuk pimpinan nasional,” papar Ubedillah.

Aktivis '98 lainnya,Uchok Sky Khadafi Famred menyatakan bahwa negara saat ini sedang krisis finansial. Kenyataan ini memang bisa menjadi alasan untuk dilakukan penundaan pemilu. “Cadangan devisa negara kita saat ini sedang mengalami krisis, dimana hanya memiliki cadangan 100 T. Dan ini akan sangat berpotensi terjadinya krisis finansial yang berdampak pada krisis politik,” jelas Uchok.

Sementara itu, Satyo Purwanto FIS mengatakan bahwa aktor-aktor politik sampai sekarang memang masih menggaungkan tentang penundaan Pemilu. Adanya situasi ini menunjukkan bahwa mereka berada dalam satu orkestrasi untuk menunda pemilu.

“Sehingga kita bisa melihatnya bahwa penundaan pemilu adalah bagian dari strategi rezim untuk bertahan dalam kekuasaannya. Untuk itulah kami terus mewaspadainya,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika