REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2025) sore WIB. Airlangga mengungkapkan, pertemuan dengan pimpinan KPK menyangkut pembelian energi dan pesawat dari Amerika Serikat (AS).

Lewat konsultasi itu, Airlangga mendapat masukan dari KPK soal penilaian risiko atau atas rencana pembelian energi ke AS oleh PT Pertamina dan pembelian pesawat produksi Boeing oleh maskapai Garuda Indonesia. Langkah itu dilakukan sebagai kebijakan Indonesia menanggapi tarif AS, lantaran perdagangan surplus.

"Terkait dengan pembelian energi oleh Pertamina, kedua, terkait dengan pembelian pesawat oleh Garuda. Kami sedang mempersiapkan perpres dan perpres sudah dievaluasi oleh KPK terkait dengan risk assessment-nya," kata Airlangga kepada wartawan, Rabu.

Airlangga menyampaikan, penilaian risiko yang dikaji KPK secara khusus menyoroti pencegahan korupsi dalam mekanisme proses pembelian energi itu. "Ya risikonya mengenai mekanismenya saja," ujar mantan ketua umum DPP Partai Golkar tersebut.

Airlangga meyakini, masukan dari KPK penting guna mencegah potensi korupsi dari pengadaan tersebut. Dia menyebut, masukan KPK akan dicantumkan dalam dua perpres menyangkut pengadaan itu.

"Jadi masukan-masukan mengenai risk assessment nanti melengkapi perpres yang sedang dibuat karena kami akan membuat dua perpres," ujar Airlangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika