REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dualisme kepengurusan cabang olahraga (cabor) sepak takraw nasional menemukan jalan keluar. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir menerima surat dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang menyatakan dualisme kepengurusan ini telah tuntas.

KONI dan KOI sebelumnya menerima arahan Menpora Erick untuk duduk bersama menyelesaikan masalah dualisme cabor melalui musyawarah untuk mufakat, salah satunya cabor sepak takraw. Setelah melalui serangkaian proses, Pengurus Besar (PB) Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) periode 2025-2029 di bawah kepemimpinan Surianto ditetapkan sebagai kepengurusan sepak takraw yang diakui secara nasional dan internasional.

“Saya sudah menerima surat pengakuan kepengurusan PSTI periode 2025-2029 dari KOI. Saya juga menerima surat keputusan KONI tentang pengukuhan personalia PB PSTI. Dua surat ini merupakan tindak lanjut terhadap arahan yang saya berikan pada awal Oktober lalu untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan olahraga. Hal ini menjadi bukti bahwa Kemenpora bersama KOI dan KONI telah berhasil menyelesaikan dualisme di cabang sepak takraw yang telah berlarut-larut dan merugikan para atlet selama ini," kata Erick dalam keterangan resminya, Selasa (9/12/2025) sore.

Karenanya Menpora kembali mengingatkan pada tiga cabor lainnya yang masih memiliki dualisme kepengurusan untuk segera menyelesaikannya sebelum 2025 berakhir. Jika masih belum selesai, Menpora menyataka akan mengambil alih penyelesaian agar tidak ada perpecahan lagi demi prestasi olahraga kita.

Apresiasi KONI dan KOI

Menpora Erick memberikan apresiasi atas keberhasilan KONI dan KOI menyelesaikan dualisme kepengurusan ini. Ia mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia harus menjadi bangsa yang digdaya di bidang olahraga. Menurut Erick, hal itu mustahil tercapai jika masih ada perpecahan di dalamnya, karena olahraga semangatnya adalah berjuang dalam persatuan.

“Maka, saya sangat mengapresiasi keberhasilan KONI, KOI, dan pengurus cabor untuk duduk bersama, bermusyawarah mencapai mufakat, melakukan introspeksi dan menyelesaikan masalah dualisme di PB Sepak Takraw. Ini artinya semua stakeholder olahraga solid dan satu suara demi prestasi bangsa,” kata Menpora.

Lebih lanjut ia berharap cabor-cabor lainnya yang memiliki dualisme kepengurusan untuk mengikuti langkah cabor sepak takraw. Pasalnya dalam membangun olahraga, semua pihak harus duduk bersama untuk roadmap 21 cabor unggulan. Sehingga tidak boleh ada dualismen kepengurusan pada cabor.

“Saya harap tuntasnya masalah dualisme di tubuh kepengurusan sepak takraw memacu tiga cabor lainnya yaitu tenis meja, anggar dan tinju untuk juga duduk bersama dan menyelesaikan masalah sebelum tahun berganti. Apalagi cabor yang masih dalam masalah ini juga ada yang masuk dalam 21 cabor unggulan sesuai arahan Presiden. Ayo kita satukan tekad untuk membangun prestasi olahraga, jangan jadikan atlet korban konflik kekuasaan kepengurusan cabor,” ujar Menpora.

Ikuti Whatsapp Channel Republika