REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Presiden RI Prabowo Subianto memastikan bahwa para petani akan mendapat kebijakan penghapusan atau relaksasi utang dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena bencana ini masuk kategori keadaan memaksa (force majeure).
Hal tersebut disampaikan Presiden saat meninjau langsung pembangunan Jembatan Bailey di Teupin Mane, Bireuen, Aceh, sebagai salah satu titik krusial yang menjadi penghubung akses menuju Bener Meriah dan Takengon, Ahad (7/12/2025).
"Petani nggak usah khawatir karena ini bukan kelalaian, tapi force majeure," tegas Presiden Prabowo melalui keterangan di Jakarta.
Di hadapan warga, Prabowo menegaskan bahwa petani tidak perlu merasa cemas atas kerusakan yang dialami sawah maupun irigasi.
"Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir," ujarnya.
"Kalau sawahnya rusak, kita bantu perbaiki juga. Sementara belum sepenuhnya (diperbaiki), pangan akan kita kirimkan, cadangan kita cukup banyak," lanjut Presiden menekankan.
Prabowo juga mengatakan bahwa berbagai instansi bekerja bahu-membahu mempercepat pemulihan, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga para pekerja lokal.
Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terus bekerja tanpa henti di lapangan.
"Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu membahu bersama rakyat, bersama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja," ucap dia.
Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pertanian dan akses logistik, Presiden menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur. Sebab, KSAD memiliki banyak pasukan zeni atau pasukan konstruksi/pembangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika