Kamis 04 Dec 2025 20:27 WIB

Janji Jaga Hutan, Menhut: Tak Ada Izin Baru untuk Penebangan

Menhut mengaku hanya menerbitkan izin jasa lingkungan untuk menanam.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama dengan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Rapat kerja tersebut membahas mengenai bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa daerah di Sumatera.
Foto: Republika/Prayogi
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama dengan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Rapat kerja tersebut membahas mengenai bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa daerah di Sumatera.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kembali memastikan komitmennya dalam menjaga hutan Indonesia. Kemenhut tidak akan menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru untuk penebangan dan mencabut yang berkinerja buruk sesuai dengan amanah Presiden Prabowo Subianto.

"Sejak awal menjabat, pesan Presiden cuma satu, Jaga hutan dan berani," ujar Menhut Raja Juli Antoni dalam pernyataan diterima di Jakarta pada Kamis.

Baca Juga

Menhut Raja Antoni menyebut Presiden Prabowo juga memerintahkan untuk berhati-hati dalam menerbitkan PBPH.

Dia menggarisbawahi bahwa selama dirinya menjabat Menteri Kehutanan tidak ada satupun izin PBPH baru yang diterbitkan untuk penebangan.

"Presiden juga memerintah untuk sangat berhati-hati menerbitkan perizinan. Amanah ini saya jaga betul. Tidak satupun izin PBPH baru saya terbitkan untuk penebangan. PBPH Yang saya terbitkan semua adalah Jasa Lingkungan yang merupakan izin untuk menanam," kata Menhut Raja Juli Antoni.

Menhut juga menyampaikan bahwa penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya terkait pencabutan 18 PBPH pada Februari lalu.

Kini Menhut Raja Antoni akan kembali mencabut izin 20 PBPH berkinerja buruk di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement