REPUBLIKA.CO.ID, SINGKAWANG, – Pemerintah Kota Singkawang menekankan pentingnya peningkatan investasi sebagai strategi efisiensi anggaran dan memperkuat pembangunan daerah di tengah keterbatasan sumber pendanaan. Pernyataan ini disampaikan oleh Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Singkawang, Jumat (7/11), yang membahas jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Ketiga Raperda tersebut meliputi APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2026, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan Pemberian Insentif serta Kemudahan Investasi di Kota Singkawang. Tjhai Chui Mie mengapresiasi masukan DPRD yang dinilai konstruktif untuk menjaga stabilitas pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Tjhai Chui Mie, salah satu fokus dalam Raperda APBD 2026 adalah efisiensi melalui diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk rencana pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, penguatan tebing, pengembangan Smart City, dan penanganan banjir. “Pinjaman daerah menjadi alternatif agar pembangunan prioritas tetap berjalan meskipun terjadi penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Pemkot Singkawang juga berupaya memperkuat investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Melalui Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha kondusif dengan mempercepat layanan perizinan dan mempermudah akses informasi bagi investor. “Melalui mal pelayanan publik (MPP) dan gerai bantuan informasi persetujuan bangunan gedung (PBG), kita ingin memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk berinvestasi di Singkawang,” kata Tjhai Chui Mie.
Ia berharap peningkatan investasi tidak hanya menjadi solusi efisiensi anggaran, tetapi juga memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta memperkuat daya saing ekonomi kota. “Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, kita berharap ketiga raperda ini dapat segera disahkan dan menjadi landasan kebijakan yang mempercepat pembangunan berkelanjutan di Kota Singkawang,” ujarnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika