REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal melakukan pembenahan kawasan Kota Tua Jakarta. Pembenahan itu bakal melibatkan pemerintah pusat agar pelaksanaannya bakal lebih optimal.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pembenahan kawasan bersejarah itu tidak akan bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Karena itu, pihaknya akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk pembenahan Kota Tua.

"Kami sudah bersepakat untuk ada task force (satgas) yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah Jakarta. Nantinya dalam perjalanan pasti akan ada BUMN, BUMD, dan swasta," kata dia di kawasan Kota Tua, dikutip Republika, Ahad (19/10/2025).

Menurut dia, satgas itu akan bertugas untuk menyusun pembagian tugas antara pusat dan daerah dalam melaksanakan pembenahan kawasan Kota Tua. Selain itu, satgas itu juga akan menentukan peran swasta dalam pembenahan tersebut.

Pramono mengatakan, Pemprov Jakarta bakal mulai melakukan pembenahan infrastruktur dasar di kawasan itu pada awal 2026. Infrastruktur yang dimaksud antara lain adalah jalan, sungai, dan jalur pedestrian.

"Sehingga dengan demikian, benar-benar daerah ini sudah harus siap untuk menjadi tempat baru, hub baru, bagi Jakarta yang ya tentunya semua masyarakat bisa, tetapi kita ingin juga secara khusus menarik turis-turis dari Eropa Barat, Eropa Timur, ya tentunya juga dari Asia, Jepang, China, dan sebagainya," kata dia.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya akan mendukung inisiatif Pemprov Jakarta untuk kembali menghidupkan kawasan Kota Tua. Pasalnya, kawasan itu sangat memiliki potensi untuk menjadi ikon baru Jakarta.

"Tentunya keterlibatan kami dalam hal ini kita akan fully support, karena memang kalau kita lihat ada beberapa gedung di sini yang memang dimiliki oleh Bandar Usaha milik Negara atau BUMN, contohnya dimiliki oleh Mandiri, dimiliki oleh PT POS, dimiliki oleh PT KAI, dan yang lain-lain," CEO Danantara itu.

Ia menyatakan, pihaknya bakal merencanakan perbaikan gedung-gedung BUMN yang ada di kawasan Kota Tua. Namun, perbaikan itu tetap harus mengacu terhadap standar kawasan cagar budaya.

"Kemudian kami tetap akan berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi terus, agar kedepannya apa nih yang akan direncanakan secara bersama-sama, itu bisa kita laksanakan sesuai dengan porsinya masing-masing," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika