Sabtu 04 Oct 2025 17:36 WIB

Permintaan Donasi Rp 1.000 per Hari Diklaim karena Banyak Masyarakat Mengadu ke Rumah KDM

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk berbagi dan berempati.

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Mas Alamil Huda
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membuat Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) atau gerakan bersama satu hari seribu bagi aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah, hingga masyarakat umum.
Foto: Edi Yusuf
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membuat Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) atau gerakan bersama satu hari seribu bagi aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah, hingga masyarakat umum.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi membuat Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) atau gerakan bersama satu hari seribu bagi aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah, hingga masyarakat umum. Gerakan tersebut diklaim dilatarbelakangi banyaknya masyarakat yang mengadu ke rumah Gubenur Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang.

"Ya yang pertama gerakan sapoe sarebu (poe ibu) gerakan masif yang digagas Pak Gubernur untuk menyikapi kejadian beberapa masyarakat Jawa Barat di luar Jawa Barat yang secara ekonomi keterbatasan dan tidak ada tempat untuk mencari bantuan makanya bergerak ke Pak Gubernur lalu mereka ke Lembur Pakuan," ucap Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi, Sabtu (4/10/2025).

Baca Juga

Ia menuturkan masyarakat Jawa Barat banyak yang membutuhkan bantuan. Ribuan warga yang berasal dari Jawa Barat maupun luar Jawa Barat datang ke Lembur Pakuan Subang. Mereka banyak yang mengeluhkan kondisinya dan memerlukan bantuan.

Oleh karena itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk berbagi dan berempati kepada masyarakat yang membutuhkan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dedi mengatakan, langkah pertama yaitu diawali oleh PNS Provinsi Jawa Barat melalui dinas, badan dan kantor. Diharapkan pemerintah kabupaten dan kota serta instansi terkait melakukan hal serupa. "Kalau punya tabungan poe ibu bisa langsung dibantu (warga)," kata dia.

Ia mengatakan, Gubernur Jabar mendorong agar kabupaten dan kota melakukan hal yang sama. Sebab warga yang datang ke Lembur Pakuan tidak datang hanya dari Subang akan tetapi dari daerah lainnya.

"Artinya kalau melihat dari asal yang datang bupati wali kota punya empati itu walau tidak ada sanksi yang tidak melakukan tapi empati aja ke kab kota agar melakukan yang sama," ungkap dia.

Dedi mengatakan, pelaksanaan gerakan rereongan harus berjalan transparan dan akuntabel dengan tujuan membantu masyarakat.

Ia menyebut Gubernur Jabar pun menegaskan tidak perlu lembaga khusus untuk mengelola dana tersebut dan diatur kepala dinas masing-masing.

"Jadi bisa langsung datang ke dinas (warga)," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement