REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), salah satu organisasi kepemudaan Islam paling berpengaruh di Malaysia, menolak rencana perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan alasan mengabaikan hak rakyat Palestina. ABIM, yang berdiri sejak 1971 dan turut digagas oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada masa mudanya, menyatakan rencana tersebut menimbulkan banyak keraguan.
“ABIM menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana Presiden Donald J. Trump. Meski disebut sebagai rencana perdamaian, isinya justru mengabaikan suara rakyat Palestina dalam menentukan hak, martabat, dan masa depan mereka,” kata Presiden ABIM Ahmad Fahmi bin Mohd Samsudin, Rabu (1/10/2025).
Ia menyoroti 20 poin dalam dokumen rencana tersebut, terutama poin 9–11, yang menyebut pembentukan pemerintahan sementara Gaza di bawah “Dewan Perdamaian” dipimpin Trump dan melibatkan tokoh Barat seperti Tony Blair.
Menurut Fahmi, langkah itu mengingkari hak rakyat Palestina untuk memerintah tanahnya sendiri dan menunjukkan ketidakpercayaan bahwa Gaza mampu mengelola pemerintahannya.
Ia menilai penunjukan tokoh asing dengan rekam jejak kolonial justru merendahkan martabat rakyat Palestina dan dunia Muslim.
Rencana itu, tambahnya, mengulang dokumen “Perdamaian untuk Kesejahteraan” 2020 yang sudah ditolak rakyat Palestina, dengan penekanan pada megaproyek dan zona ekonomi khusus dirancang pemangku kepentingan Israel.
“Jika 1948 menandai awal penjajahan politik, maka rencana 2025 ini merupakan bentuk baru penjajahan korporat yang merampas tanah, sumber daya, dan kedaulatan ekonomi rakyat Palestina,” ujarnya.
ABIM menyerukan PBB, OKI, dan Gerakan Non-Blok agar tidak sekadar menjadi stempel agenda negara adidaya, melainkan meningkatkan tekanan politik, diplomatik, dan ekonomi terhadap Israel.
“Solidaritas sejati menuntut keberanian tanpa kompromi. Dunia Muslim dan komunitas internasional harus berdiri sebagai benteng kebenaran, bukan kaki tangan kolonialisme baru,” kata Fahmi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika