REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menyebut semua Perwira Tinggi (Pati) Polri dengan pangkat jenderal bintang tiga berhak menjadi Kapolri. Ini tak terkecuali mereka yang bukan berasal dari Akpol atau Non Akpol.
Hal tersebut dikatakan Sugeng ketika merespons munculnya sejumlah nama calon Kapolri yang bakal menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
“Semua (nama) Perwira Tinggi Polri yang beredar itu, D, R dan S ini kan (jenderal) bintang tiga ya, semuanya bintang tiga. Inii semua punya hak yang sama, punya kans yanh sama,” kata Sugeng kepada wartawan, Selasa (30/9/2025).
Walau demikian, Sugeng mengamati dari nama-nama yang beredar, ada satu nama yang membuat isu pergantian Kapolri ini kian menarik.
“Dari yang beredar ini saya memperhatikan satu orang yang agak beda, yang tiga lain kan, seperti Komjen Suyudi (S) Kepala BNN, Pak Dedi (D) Prasetyo Wakapolri dan satu lagi Rudi (R) Darmoko Akpol 93, ini kan semuanya Akpol nih, dan yang menarik ada satu yang beredar nama yaitu Prof Dr Komjen Rudi (R) Heriyanto, ini yang non Akpol, satu-satunya ya (yang non Akpol),” ujar Sugeng.
Sugeng menjelaskan Komjen Pol Rudy Heriyanto tetap memiliki hak dan kesempatan sama untuk menjadi seorang Kapolri meski bukan berasal dari Akpol.
“Pertanyaannya apakah bisa (Rudy Heriyanto jadi Kapolri)?. Menurut saya bisa, kalau Polri mau menjadi sebuah institusi yang terbuka, memberikan kesempatan yang sama, itu bisa semuanya, termasuk Komjen Rudy Heryanto,” ujar Sugeng.
Selain dari segi persyaratan berpangkat jenderal bintang tiga polri, Sugeng menerangkan Komjen Pol Rudy Heriyanto punya rekam jejak, kompetensi dan prestasi.
“Dia pernah menjabat Kapolda, Kadivkum, sebelumnya Direksus, Dirkrimum Polda, pernah jadi Kapolres, ini kan posisi-posisi yang menurut saya cukup strategis. Artinya, sebagai Non Akpol, dia diakui setara. Memang kemudian saya meneliti ya dari rekam jejak Pak Rudy Heriyanto ini, dia saya lihat sebagai lulusan terbaik SEPA Polri tahun 1993, sama seperti Rudi Darmoko, dia kan Akpol 93 Adhy Makayasa, jadi sama,” ujar Sugeng.
Kendati demikian, Sugeng menyerahkan sepenuhnya proses pergantian Kapolri ini kepada Presiden Prabowo Subianto karena hal ini merupakan Hak Prerogatif dari presiden.
Namun Sugeng meminta kepada insan Polri selalu menjaga soliditas siapapun yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo menjadi Kapolri nantinya.
“Nah ini tentu kembali kepada Hak Prerogatif Presiden terkait pengangkatan ini. Mengenai pergantian Kapolri ini suatu keniscayaan, karena ini suatu keniscayaan, maka menurut saya, insan Polri, pejabat utama khususnya, ini harus kompak menjaga keutuhan, termasuk dalam proses pergantian pimpinan, ini kan kewenangannya dari presiden,” ujar Sugeng.
Kalaupun nantinya ada proses kompetisi, Sugeng berharap kompetisi dilakukan sehat tanpa menggunakan cara licik misalnya kampanye hitam. Pasalnya, Sugeng khawatir, jika internal Polri tidak solid maka bisa dimanfaatkan pihak yang tidak senang dengan Polri.
“Karena nanti walaupun itu terkait personel, tapi nanti yang jelek dan diserang itu ya institusi Polri. Pesan saya, insan Polri dari segala tingkatan harus solid,” ucap Sugeng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika