REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penguatan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul wabah keracunan makanan yang terkait dengan program Free Nutritious Meals (MBG) baru-baru ini. Langkah ini diambil setelah beberapa kasus dilaporkan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan beberapa wilayah lainnya.
Menanggapi situasi tersebut, beberapa kementerian dan lembaga termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengadakan rapat koordinasi di Jakarta pada hari Minggu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah fokus menangani kasus keracunan makanan yang dilaporkan.
Setelah pertemuan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan langkah-langkah tegas untuk memastikan kelancaran program MBG. Langkah-langkah ini meliputi penangguhan dapur MBG yang bermasalah, mewajibkan semua dapur memperoleh sertifikat kebersihan dan sanitasi, serta mengarahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengoptimalkan peran pusat kesehatan masyarakat dan program kesehatan sekolah dalam memantau dapur.
Hasan menekankan pentingnya keterlibatan tenaga kesehatan daerah untuk memastikan makanan yang disediakan dalam program MBG tetap bergizi dan aman. Pertemuan koordinasi lanjutan dijadwalkan pada hari Rabu depan (1 Oktober) untuk merumuskan langkah-langkah strategis berikutnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa kementeriannya akan mengadakan pertemuan virtual dengan semua kepala daerah pada hari Senin (29 September) untuk membahas pengawasan dan penegakan standar kebersihan di dapur MBG. "Kami akan bertemu dengan semua kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan sekretaris daerah. Menteri Kesehatan juga akan hadir untuk memberikan petunjuk teknis," kata Karnavian.
Sebelumnya, BGN melaporkan sekitar 70 kasus keracunan makanan terkait program makanan gratis dari Januari hingga September 2025, yang mempengaruhi 5.914 penerima manfaat.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika