REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH, – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah untuk tahun 2025-2027. Fokus utama dari peta jalan ini adalah program strategis yang mencakup ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, seperti yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Besar, Muharril Al Aqshar, di Jantho, Rabu.
Dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Besar, Muharril menekankan bahwa kegiatan ini mendukung potensi besar daerah yang memiliki lahan pertanian luas untuk padi dan hortikultura serta sumber daya perikanan. Aceh Besar juga telah menjalin MoU ketahanan pangan dengan Kota Banda Aceh dan kesepakatan dengan Kota Sabang. Selanjutnya, kerja sama antardaerah dengan Pidie Jaya dan Aceh Jaya juga direncanakan.
Muharril berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat berkontribusi dalam Rapat Koordinasi TPID ini. Forum ini juga berkomitmen untuk mengadakan pasar murah di berbagai kecamatan di Aceh Besar, serta melakukan intensifikasi tanaman, diversifikasi pangan, dan pembangunan infrastruktur pertanian.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Besar, Darwan Asrizal, menambahkan bahwa kegiatan ini sangat strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat serta menjaga inflasi daerah sesuai target nasional 2-3 persen per tahun. "Kegiatan ini juga bagian dari mendukung pemulihan ekonomi lokal, menjaga keseimbangan pasar, serta keselarasan strategi daerah dengan arahan Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah pusat," ujarnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika