REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Enam negara lagi secara resmi mengakui negara Palestina pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Solusi Dua Negara yang diadakan di markas PBB di New York, AS, sejak Senin (22/9/2025) waktu setempat. Kendati demikian, sejumlah kepala negara termasuk Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa pernyataan pengakuan semata tak cukup.
Di antara negara-negara yang mendeklarasikan pengakuan negara Palestina adalah Perancis, Andorra, Belgia, Luksemburg, Malta, dan Monako. “Hari ini, saya menyatakan bahwa Prancis mengakui negara Palestina,” ujar Presiden Prancis Emmanuel Macron di markas PBB. Ia mengatakan, saat ini waktu yang tepat mengakui Palestina.
Pengakuan itu menyusul Australia, Kanada, Portugal dan Inggris yang mengumumkan hal serupa pada Ahad. Pengakuan diharapkan memberikan tekanan pada Israel yang tengah mengintensifkan perang genosida di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 65.300 warga Palestina dan mengubah wilayah kantong tersebut menjadi reruntuhan. Spanyol, Norwegia dan Irlandia mengakui negara Palestina tahun lalu. Madrid telah menjatuhkan sanksi terhadap Israel atas perang brutalnya di Gaza.
Kepala negara lain mewanti-wanti agar pernyataan tersebut tak di mulut saja. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan solusi dua negara tidak mungkin terjadi “bila penduduk salah satu dari kedua negara tersebut menjadi korban genosida”.
“Rakyat Palestina sedang dimusnahkan, [jadi] atas nama akal sehat, atas nama hukum internasional dan atas nama martabat manusia, kita harus menghentikan pembantaian ini,” kata Sanchez. Ia mengingatkan bahwa saat para pimpinan berkumpul di PNN, “bom terus berjatuhan tanpa pandang bulu terhadap penduduk sipil di Gaza”.
Dia mengakhiri pidatonya dengan menyerukan agar Palestina menjadi “anggota penuh PBB sesegera mungkin” dan agar negara-negara mengambil “segera… langkah-langkah untuk menghentikan kebrutalan dan menciptakan perdamaian”.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengakuan terhadap negara Palestina dalam KTT tersebut. "Pengakuan terhadap negara Palestina adalah langkah di sisi yang benar dari sejarah. Kepada mereka yang masih ragu untuk bertindak, kami katakan sejarah tidak akan berhenti. Kita harus mengakui Palestina sekarang," kata Prabowo dalam pernyataannya di KTT tersebut.
Ia menekankan bahwa pertemuan ini merupakan momentum untuk mengambil tanggung jawab sejarah, yang tidak hanya berkaitan dengan nasib Palestina, tetapi juga masa depan Israel serta kredibilitas PBB.
Namun, Prabowo juga menyoroti pentingnya menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza serta menjadikan penghentian perang sebagai prioritas utama. "Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, rasa takut, dan kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan bagi keluarga, umat manusia," ujar Prabowo menegaskan.
Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris menyambut baik langkah-langkah untuk mengakui Palestina tetapi mengatakan diperlukan tindakan yang lebih besar. "Senang rasanya melihat lebih banyak negara mengakui negara Palestina. Ini penting, tapi mari kita perjelas: hal ini masih jauh dari cukup," kata Harris, yang juga menjabat wakil perdana menteri Irlandia, dalam unggahan di X.
“Apa yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan nyata untuk menghentikan genosida dan kelaparan, sebuah kata-kata yang tidak boleh dinormalisasi,” katanya.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan tujuan pemerintahan Netanyahu adalah membuat pembentukan negara Palestina menjadi mustahil. Dia menambahkan bahwa melawan “penindasan” Israel adalah “tanggung jawab moral”.