REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menargetkan renovasi 400 rumah tidak layak huni dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 miliar pada tahun ini. Program ini akan dilaksanakan di 12 kabupaten/kota di Sumut, termasuk Simalungun, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Sumut, Hasmirizal Lubis, menjelaskan bahwa masing-masing rumah akan dibangun dengan desain Tipe 36, yang dirancang bersama pemilik rumah dan tenaga fasilitator. "Tergantung desainnya, jika Rp30 juta per unit, kami bangun Tipe 36," ujar Hasmirizal usai temu pers di Kantor Gubernur Sumut.

Program ini ditujukan untuk mengurangi sekitar 5.000 lebih rumah tidak layak huni di provinsi tersebut. "Pada 2029 kita harapkan selesai, tetapi tergantung dengan kemampuan fiskal kita tentunya," tambahnya. Hasmirizal juga menekankan pentingnya swakelola, dengan kemungkinan tambahan dana dari masyarakat jika diperlukan spek tertentu.

Anggaran Tambahan dari Kementerian PKP

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menganggarkan Rp30 miliar untuk renovasi 1.992 rumah tidak layak huni di Sumut. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Azis Andriansyah, menyatakan bahwa rumah-rumah tersebut berlokasi di 14 kabupaten/kota yang saat ini sedang dalam tahap verifikasi lapangan.

Daerah yang termasuk dalam program kementerian ini antara lain Medan, Tebing Tinggi, dan Deli Serdang. "Proses verifikasi masih berlangsung, titik-titiknya sudah ada, namun belum semuanya dapat menutupi kebutuhan di Sumatera Utara," tutur Azis.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika