REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA, – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Pegunungan mendorong tiga konsep utama percepatan pembangunan di Tanah Papua. Konsep ini disampaikan oleh Ketua BP3OKP Pegunungan, Hantor Matuan, dalam pertemuan dengan Wakil Presiden di Jayapura, Kamis (17/9) 2025.
Hantor Matuan menjelaskan, tiga konsep tersebut meliputi penandatanganan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPP) 2025-2030, pengangkatan sekretaris eksekutif wakil presiden (seat wapres), dan perekrutan anggota pembentukan kelompok kerja (Pokja).
Dialog antara enam BP3OKP dari provinsi-provinsi di Tanah Papua—Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya—dengan Wakil Presiden mendapat respon positif. Sesuai Peraturan Presiden 121 tahun 2022, wapres menjadi ketua BP3OKP Papua yang didampingi oleh menteri dalam negeri, menteri Bappenas, menteri keuangan, serta perwakilan dari enam provinsi.
Menurut Hantor, selama 11 bulan masa kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pihaknya terus melaksanakan tugas. Pertemuan langsung dengan Ketua BP3OKP, yang baru terlaksana pada Rabu (17/9) 2025 di Jayapura, menjadi momen penting untuk mempercepat akselerasi pembangunan.
Hantor menambahkan bahwa pengangkatan seat wapres dan perekrutan anggota Pokja sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program di Papua Pegunungan. Wilayah ini mencakup delapan kabupaten dan satu provinsi, yang saat ini didukung oleh empat pokja: Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Produktif, dan Pokja Papua Polhukam.
Dia berharap Wakil Presiden segera mengeluarkan Surat Keputusan bagi setiap pokja untuk memiliki lima anggota, sehingga total keseluruhan 20 orang dapat membantu menjalankan tugas BP3OKP di Papua Pegunungan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika