REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pemerintah Mesir mengecam keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait upaya pengusiran warga Palestina di Jalur Gaza, termasuk melalui gerbang penyeberangan Rafah. Kairo dengan tegas menolak rencana tersebut.
"(Komentar Netanyahu) adalah upaya berkelanjutan untuk memperpanjang eskalasi di kawasan tersebut dan melanggengkan ketidakstabilan sambil menghindari akuntabilitas atas pelanggaran Israel di Gaza," kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Mesir dalam sebuah pernyataan, Jumat (5/9/2025), dikutip Anadolu.
Kemenlu Mesir menekankan, penargetan warga sipil, infrastruktur vital, dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari dengan maksud memaksa mereka pergi merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum humaniter internasional dan dapat digolongkan sebagai pembersihan etnis. "Mesir menyatakan kembali penolakan tegasnya terhadap pengusiran paksa warga Palestina dari tanah mereka," ungkap Kemenlu Mesir.
Kemenlu Mesir menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah terlibat dalam praktik-praktik semacam itu atau menjadi perantara pengungsian warga Palestina. Kairo menggambarkan hal tersebut sebagai "garis merah" yang tidak dapat dilampaui.
Mesir menyerukan komunitas internasional untuk mengaktifkan mekanisme akuntabilitas terhadap tindakan-tindakan semacam itu. Kairo memperingatkan bahwa tindakan-tindakan tersebut semakin sering digunakan sebagai propaganda politik di Israel karena ketiadaan keadilan internasional.
Mesir menyoroti tanggung jawab komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk memastikan perlindungan warga Palestina dan mendukung keberlanjutan keberadaan mereka di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. "Mesir mendesak gencatan senjata segera di Gaza, penarikan pasukan Israel dari wilayah kantong tersebut, dan dukungan internasional untuk memungkinkan Otoritas Palestina yang sah kembali ke Gaza," kata Kemenlu Mesir.
Dalam sebuah wawancara dengan saluran Telegram Israel, Abu Ali Express, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan terdapat berbagai rencana untuk membangun kembali Gaza. Dia mengeklaim bahwa separuh penduduk Palestina ingin meninggalkan Gaza. Menurut Netanyahu, jika mereka dikeluarkan dari Gaza, hal itu bukan termasuk bentuk pengusiran massal.
"Saya dapat membuka Rafah untuk mereka, tetapi akan segera ditutup oleh Mesir," kata Netanyahu dalam wawancara tersebut.
Gerbang penyeberangan Rafah berada di perbatasan Mesir dan Gaza. Gerbang itu menjadi salah satu gerbang utama lalu lintas orang untuk masuk atau keluar dari Gaza. Bantuan kemanusiaan untuk Gaza pun disalurkan melalui gerbang Rafah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika