REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belakangan viral potongan video pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dengan narasi guru adalah beban negara. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini menegaskan, bahwa potongan video merupakan berita palsu atau hoaks.
“Video mengenai guru itu beban negara, itu hoaks. Ibu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Deni menyebut, video tersebut merupakan hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Menkeu dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus lalu. Dia berharap, masyarakat dapat menyikapi dengan lebih bijak informasi yang diterima dari media sosial.
“Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” ujar Deni.
Sebagai informasi, pernyataan Sri Mulyani dalam forum itu tengah membahas pos belanja untuk guru dan dosen.
Berikut pernyataan Sri Mulyani:
“Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, ‘Oh, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.’ Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat.”
Sementara itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Presiden RI Prabowo Subianto dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, Jumat (15/8), menjelaskan, anggaran untuk sektor pendidikan sendiri akan digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, serta menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru dan dosen akan dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah disiapkan secara memadai.
"Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik," kata Prabowo.
Prabowo pun mewanti-wanti agar anggaran pendidikan harus tepat sasaran, karena pendidikan bermutu merupakan salah satu fokus pemerintah untuk memberantas kemiskinan.
View this post on Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika