REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, pada Senin (18/8/2025) menolak pernyataan resmi Israel tentang penerapan konsep “Israel Raya”. Ia menegaskan penolakan rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza.
“Kami menolak pemindahan warga Palestina dari Gaza,” ujarnya dalam konferensi pers saat mengunjungi Perlintasan Rafah bersama Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa.
Pekan lalu, Kepala Otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan kepada sebuah saluran televisi bahwa dirinya merasa “sangat suka” dengan visi “Israel Raya”.
Ia menyebut dirinya berada dalam “misi historis dan spiritual” bersama “generasi-generasi Yahudi yang bermimpi datang ke sini dan generasi-generasi Yahudi yang akan datang setelah kami”.
“Israel Raya” adalah istilah Alkitab yang digunakan dalam politik Israel untuk merujuk pada gagasan perluasan wilayah hingga mencakup Tepi Barat, Gaza, Dataran Tinggi Golan di Suriah, Semenanjung Sinai di Mesir, dan sebagian Yordania.
Abdelatty juga menyoroti pembatasan Israel terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
“Mesir siap membanjiri Gaza dengan bantuan kemanusiaan segera setelah pembatasan Israel dicabut,” imbuhnya.
Ia menambahkan, mediator Mesir dan Qatar tengah berupaya mencapai gencatan senjata di Gaza serta kesepakatan pertukaran sandera antara kelompok Palestina Hamas dan Israel, berdasarkan proposal gencatan senjata 60 hari yang diajukan utusan AS, Steve Witkoff.
“Posisi kami terkait isu Palestina tegas dan tidak berubah. Kami menolak segala kebijakan yang bertujuan melikuidasi perjuangan Palestina,” tegasnya.
Abdelatty menyampaikan bahwa Mesir akan menghadiri pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Jalur Gaza yang akan digelar di Jeddah, Arab Saudi.
Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh lebih dari 61.900 warga Palestina di Gaza. Serangan militer itu menghancurkan wilayah kantong tersebut dan membuat warganya berada di ambang kelaparan.
Sebelumnya, pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresinya di wilayah Palestina itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika