REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal menaikkan dana operasional untuk rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) sebesar 25 persen mulai Oktober 2025. Angka itu masih belum sesuai dengan janji kampanye Pramono Anung dan Rano Karno saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui kenaikan dana operasional RT dan RW tahun ini belum bisa mencapai dua kali lipat atau 100 persen. Pasalnya, kenaikan dana RT dan RW sebesar 25 persen itu sudah cukup membebani APBD Jakarta. 

"Karena naik 25 persen saja dengan sejumlah RT/RW yang begitu banyak, beban anggarannya juga cukup besar," kata dia di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Meski begitu, Pramono mengeklaim akan konsisten dengan janjinya semasa kampanye. Menurut dia, kenaikan dana operasional RT dan RW hingga mencapai dua kali lipat akan dilakukan secara bertahap. Tahun ini, kenaikan yang disanggupi oleh Pemprov Jakarta tahun ini baru 25 persen.

"Tetapi saya selalu orang yang konsisten dengan apa yang saya janjikan. Dan berikutnya nanti secara perlahan akan kami naikkan," ujar politisi PDIP itu.

Pramono diketahui sempat berjanji untuk menaikkan dana operasional RT dan RW dua kali lipat atau 100 persen. Hal itu disampaikannya ketika menjalani kampanye Pilgub Jakarta 2024.

Diketahui, berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW disebutkan bahwa besaran uang yang diterima ketua RT adalah Rp 2 juta per bulan. Sedangkan ketua RW mendapatkan uang Rp 2,5 juta per bulan.

Dengan rencana kenaikan sebesar 25 persen, dana operasional RT akan menjadi Rp 2,5 juta atau meningkat Rp 500 ribu. Sementara itu, dana operasional RW akan menjadi Rp 3,125 juta atau meningkat Rp 625 ribu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika