Ahad 20 Jul 2025 19:55 WIB

Cegah Kebakaran, Pemprov Jakarta Bakal Optimalkan Gerakan Satu RT Satu APAR

Hampir 90 persen kebakaran di Jakarta disebabkan oleh korsleting listrik.

Rep: Bayu Adji Prihammanda/ Red: Mas Alamil Huda
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno. Pemprov Jakarta telah memulai gerakan Satu RT Satu APAR (alat pemadam api ringan). Gerakan itu dilakukan untuk mencegah kebakaran di wilayah Jakarta.
Foto: Pemprov DKI
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno. Pemprov Jakarta telah memulai gerakan Satu RT Satu APAR (alat pemadam api ringan). Gerakan itu dilakukan untuk mencegah kebakaran di wilayah Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah memulai gerakan Satu RT Satu APAR (alat pemadam api ringan). Gerakan itu dilakukan untuk mencegah kebakaran di wilayah Jakarta.

Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno mengatakan, gerakan itu merupakan salah satu program prioritasnya. Pasalnya, tidak jarang kebakaran yang terjadi di Jakarta berdampak besar hingga menimbulkan korban jiwa.

Baca Juga

"Nah itulah makanya minimal kami memberikan APAR kepada masyarakat. Kami juga akan mengoptimalkan gerakan kepemilikan APAR di setiap RT dan warga di Jakarta," kata dia di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (20/7/2025).

Selain itu, ia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pemantauan instalasi listrik di kontrakan, rumah kos, dan tempat usaha secara berkala. Pasalnya, menurut dia, hampir 90 persen kebakaran di Jakarta disebabkan oleh korsleting listrik.

Rano juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk mencegah kejadian kebakaran. Sebab, tidak jarang kebakaran terjadi akibat kelalaian.

"Makanya tidak bisa saya katakan, selain memang kita punya program memberikan APAR di setiap RT, RW, tapi juga dari kesadaran masyarakat itu sendiri," ujar dia.

Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jakarta Mujiyono mengaku mendukung program Satu APAR Satu RT sebagai langkah preventif yang baik. Namun, menurut dia, efektivitas program itu sangat bergantung pada pemeliharaan, pengawasan, dan pelatihan.

“Jangan sampai APAR hanya menjadi simbol di dinding tanpa fungsi saat keadaan darurat. Harus ada sistem inventarisasi dan pengecekan rutin terhadap seluruh APAR di lingkungan warga karena banyak ditemukan APAR yang tidak terisi ulang atau sudah kedaluwarsa," kata dia.

Ia menambahkan, Pemprov Jakarta juga perlu melakukan pelatihan kepada warga terkait penggunaan APAR. Sebab, tidak semua orang bisa menggunakan APAR dengan baik.

“Program ini bagus, tapi tidak bisa jalan sendiri. Harus ada kolaborasi antara Pemprov, Dinas Gulkarmat, RT/RW, dan warga untuk menjadikannya solusi nyata, bukan formalitas," ujar Mujiyono. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement