REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA – Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina merilis laporan terbaru yang memetakan perusahaan-perusahaan yang membantu Israel melancarkan genosida di Gaza. Laporan tersebut mengidentifikasi perusahaan investasi multinasional AS BlackRock dan Vanguard sebagai investor utama di balik beberapa perusahaan yang terlibat.
Laporan terbaru Francesca Albanese, yang dijadwalkan akan dipresentasikan pada konferensi pers di Jenewa pada hari Kamis, menyebutkan 48 pelaku korporasi, termasuk raksasa teknologi Amerika Serikat Microsoft, Alphabet Inc yang merupakan perusahaan induk Google, dan Amazon. Perusahaan otomotif Hyundai, Caterpillar, serta sejumlah perusahaan asuransi juga dilaporkan terlibat.
Basis data lebih dari 1.000 entitas perusahaan juga dikumpulkan sebagai bagian dari penyelidikan. “Pendudukan [Israel] selamanya telah menjadi tempat pengujian yang ideal bagi produsen senjata dan perusahaan teknologi besar – yang menyediakan pasokan dan permintaan yang signifikan, sedikit pengawasan, dan tidak ada akuntabilitas – sementara investor dan lembaga swasta dan publik mendapatkan keuntungan dengan bebas,” kata laporan itu dilansir Aljazirah.
“Perusahaan tidak lagi hanya terlibat dalam pendudukan – mereka mungkin terlibat dalam ekonomi genosida,” katanya, mengacu pada serangan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Dalam pendapat para ahli tahun lalu, Albanese mengatakan ada “alasan yang masuk akal” untuk percaya bahwa Israel melakukan genosida di wilayah kantong Palestina yang terkepung. Laporan tersebut menyatakan bahwa temuannya menggambarkan “mengapa genosida Israel terus berlanjut”. “Karena ini menguntungkan banyak orang,” katanya.
BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, terdaftar sebagai investor di sejumlah perusahaan yang menurut PBB memungkinkan dan mendapat untung dari genosida di Gaza. Perusahaan itu merupakan institusi terbesar kedua di Palantir (8,6 persen), Microsoft (7,8 persen), Amazon (6,6 persen), Alphabet (6,6 persen) dan IBM (8,6 persen); dan yang terbesar ketiga di Lockheed Martin (7,2 persen) dan Caterpillar (7,5 persen).
Sedangkan Vanguard, manajer aset terbesar kedua di dunia, adalah investor institusi terbesar di Caterpillar (9,8 persen), Chevron (8,9 persen) dan Palantir (9,1 persen), dan yang terbesar kedua di Lockheed Martin (9,2 persen) dan produsen senjata Israel Elbit Systems (2 persen).
Alat perang
Pengadaan jet tempur F-35 oleh Israel adalah bagian dari program pengadaan senjata terbesar di dunia, yang mengandalkan setidaknya 1.600 perusahaan di delapan negara. Hal ini dipimpin oleh Lockheed Martin yang berbasis di AS, tetapi komponen F-35 dibuat secara global.
Pabrikan Italia Leonardo SpA terdaftar sebagai kontributor utama di sektor militer, sementara FANUC Corporation Jepang menyediakan mesin robotik untuk jalur produksi senjata.
Sementara itu, sektor teknologi telah memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data biometrik warga Palestina oleh pemerintah, “mendukung rezim izin diskriminatif Israel”, kata laporan itu. Microsoft, Alphabet, dan Amazon memberi Israel “akses seluruh pemerintah terhadap teknologi cloud dan AI mereka”, sehingga meningkatkan kapasitas pemrosesan data dan pengawasannya.
Perusahaan teknologi AS IBM juga bertanggung jawab untuk melatih personel militer dan intelijen, serta mengelola basis data pusat Otoritas Kependudukan, Imigrasi dan Perbatasan Israel (PIBA) yang menyimpan data biometrik warga Palestina, kata laporan itu.
Laporan tersebut menemukan bahwa platform perangkat lunak AS Palantir Technologies memperluas dukungannya kepada militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023. Laporan tersebut mengatakan ada “alasan yang masuk akal” untuk percaya bahwa perusahaan tersebut menyediakan teknologi kepolisian prediktif otomatis yang digunakan untuk pengambilan keputusan otomatis di medan perang, untuk memproses data dan menghasilkan daftar target termasuk melalui sistem kecerdasan buatan seperti “Lavender”, “Gospel”, dan “Where’s Daddy?”
Ikuti Whatsapp Channel Republika