REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan sumbangan 10 ribu ton beras dari Indonesia untuk warga Palestina menghadapi kendala karena akses masuk bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut sangat terbatas. Hal itu diungkapkan oleh Sugiono saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (30/6/2026).

"Akan dikirimkan segera namun masalahnya jalur masuk untuk bantuan kemanusiaan sangat terbatas. Beberapa kali sudah disampaikan harus dibuka jalan seluas-luasnya bagi bantuan karena ini isu kemanusiaan," kata Sugiono 

Menlu menilai bahwa pangan tidak boleh dijadikan senjata. Situasi di Jalur Gaza sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Sugiono menegaskan bahwa Indonesia masih tetap konsisten dalam perjuangannya mendukung kemerdekaan negara Palestina karena itu merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditinggalkan.

Sejak 2023, katanya, Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Di antaranya menjadi co-chair bersama Italia untuk membahas isu keamanan bagi Palestina dan sebagai salah satu co-sponsor resolusi PBB soal kondisi Gaza dalam rangka menggalang dukungan dari berbagai negara untuk bisa mengakui kemerdekaan Palestina.

"Indonesia juga meningkatkan kontribusi tahunan kepada UNRWA, yang mencapai 600 persen yakni dari 200 ribu dolar AS (sekitar Rp3,2 miliar) menjadi 1,2 juta dolar AS (sekitar Rp19 miliar) pada 2024 dan terus menggalang dukungan terhadap UNRWA di berbagai forum PBB," katanya.

Selain itu, katanya, Indonesia juga aktif mendorong pembiayaan inovatif melalui dorongan kerja sama UNRWA dengan lembaga-lembaga badan zakat di Indonesia di antaranya MoU antara Baznas dan UNRWA terkait komitmen pendanaan pada 15 Januari 2025.

Sugiono berharap agar kerja sama Baznas dan salah satu badan PBB itu terus berkelanjutan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika