REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza dinilai semakin memburuk. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Jerman pada Ahad (25/5/2025).
Ia menyerukan agar perang segera dihentikan dan upaya solusi diplomatik dilakukan guna mengakhiri konflik yang terus berlangsung. “Situasi kemanusiaan di Gaza sudah tidak tertahankan,” ujar Florian Hahn dalam sebuah pernyataan menjelang pertemuan dengan para mitra di Madrid untuk membahas perkembangan terbaru.
Hahn menegaskan bahwa menghentikan perang di Gaza dan membuka jalan bagi upaya diplomatik menuju solusi politik merupakan salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Jerman saat ini. “Ini berarti para sandera harus segera dibebaskan, kondisi kemanusiaan masyarakat Gaza harus diperbaiki secepatnya, Hamas tidak boleh lagi menjadi ancaman, dan harus ada kemajuan nyata menuju solusi dua negara demi mengakhiri konflik di Timur Tengah,” ujarnya.
Dalam konferensi di Madrid, Hahn menyampaikan bahwa ia akan menekankan pendekatan Jerman dan kontribusi konkret dalam mewujudkan solusi dua negara. “Ini termasuk komitmen penuh kami terhadap keamanan Israel, dukungan kami terhadap pembangunan struktur negara di wilayah Palestina, sikap tegas kami menentang pembangunan permukiman, kekerasan pemukim, serta upaya aneksasi di Tepi Barat, dan dukungan terhadap reformasi serta penguatan Otoritas Palestina di Ramallah,” ujarnya.
Pertemuan di Madrid tersebut menjadi persiapan menuju konferensi tingkat tinggi PBB tentang solusi dua negara yang akan digelar di New York pada Juni mendatang, dengan Prancis dan Arab Saudi sebagai tuan rumah.
Kelompok Madrid, yang dibentuk pada 2024, bertujuan untuk mendorong realisasi solusi dua negara sebagai respons terhadap situasi krisis di Gaza dan meningkatnya kekerasan di kawasan Timur Tengah. Setelah kunjungan ke Spanyol, Hahn dijadwalkan bertolak ke Israel untuk menghadiri konferensi internasional tentang penanggulangan antisemitisme pada 26-28 Mei, menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Jerman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika