REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah menjadi katalis penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Visi Kebijakan penguatan UMKM yang digagas Presiden Prabowo merupakan langkah yang sangat tepat untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Dengan berbagai stimulus seperti penghapusan piutang macet dan percepatan digitalisasi UMKM, kita akan menyaksikan semakin banyak usaha kecil yang mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Abdul Rahman saat menjadi pembicara dalam acara Sarasehan UMKM Bangkit, Indonesia Maju, di Jakarta, Rabu (21/5/ 2025).

Abdul Rahman menekankan pentingnya keberlanjutan dan integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri nasional. Ia menilai hal ini akan memberikan efek domino positif bagi perekonomian secara menyeluruh.

“UMKM yang semakin kuat akan membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat basis ekonomi lokal. Ini adalah langkah nyata menuju kemandirian ekonomi Indonesia,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini juga menyoroti kebijakan perlindungan produk lokal di platform marketplace sebagai strategi krusial dalam menjaga daya saing UMKM di tengah persaingan global. Partai Golkar, katanya, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut karena dinilai mampu membantu pelaku usaha kecil bertahan dan berkembang di era ekonomi digital.

Terkait kebijakan penghapusan piutang macet UMKM, Farisi menyebutnya sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat.

“Dengan dihapuskannya kredit macet, para pelaku UMKM kini memiliki kesempatan untuk bangkit dan menjalankan kembali usahanya tanpa beban finansial yang menjerat. Ini adalah langkah konkret yang memberikan harapan baru bagi jutaan pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Farisi juga menyoroti kebijakan afirmatif lain yang dinilai progresif, seperti pemberian hak penunjukan langsung kepemilikan IUP Pertambangan kepada pelaku UMKM, serta legalisasi sumur minyak rakyat yang diinisiasi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Kebijakan ini membuka ruang bagi UMKM untuk masuk ke sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan migas. Ini bukan hanya soal diversifikasi usaha, tapi juga tentang pemberdayaan ekonomi rakyat dalam skala yang lebih luas,” ujarnya.

Farisi berharap agar implementasi kebijakan-kebijakan tersebut terus diperkuat dan diawasi secara konsisten, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pelaku UMKM di seluruh pelosok tanah air.

“Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat terhadap ekonomi kerakyatan. Ini adalah momentum yang harus kita jaga dan maksimalkan bersama-sama,” pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika