REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski) memastikan tidak ikut dalam aksi demonstrasi pengemudi ojol di Jakarta pada Selasa (20/5/2025). Ketua Umum Oraski, Fahmi Maharaja memilih mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol online dengan empat cara. Pertama, penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional.

Kedua, potongan pajak untuk pembelian suku cadang. Ketiga, subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver. Keempat, pendekatan perlindungan usaha yang selama ini juga diberikan kepada taksi konvensional.

Fahmi lebih setuju empat cara itu diterapkan daripada usulan DPR tentang pembatasan potongan aplikasi maksimal 10 persen. Menurut dia, jika pemerintah dan DPR tetap memaksakan intervensi pada regulasi tarif dan potongan yang bukan ranah kewenangannya, risiko keruntuhan seluruh ekosistem transportasi online sangat besar.

"Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai terjadi," ucap Fahmi di Jakarta, Senin (19/5/2025).

Dia menyebut, Oraski lebih fokus memperjuangkan pendapatan ojol melalui mekanisme yang realistis. Fahmi mengungkapkan, organisasinya selama ini sudah melakukan pendekatan langsung kepada aplikator, melalui program garansi pendapatan harian yang kini telah dinikmati ribuan mitra.

Karena itu, pihaknya setuju untuk mendorong revisi Undang-Undang Lalu Lintas yang diarahkan meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna, bukan semata-mata perubahan status atau pembatasan tarif. "Kami ingin keberlangsungan ekosistem transportasi online tetap terjaga. Jangan rusak dengan regulasi yang keliru arah. Kami ingin solusi jangka panjang, bukan sensasi jangka pendek," ujar Fahmi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika