REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pariwisata memanggil pengelola Geopark Kaldera Toba untuk memberikan penjelasan terkait peringatan kartu kuning dari UNESCO dalam Rapat UNESCO Global Geopark yang digelar di Maroko pada 4–5 September 2023. Pengelola menyebut membutuhkan waktu dua bulan untuk berbenah.

“Gubernur Sumatra Utara sudah memberi atensi tinggi untuk mengembalikan posisi Geopark Kaldera Toba kembali ke green card,” kata General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global, Dr. Azizul Kholis, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Dalam audiensi yang digelar di Jakarta, Azizul menyampaikan pihaknya membutuhkan waktu dua bulan untuk berbenah. Asesmen baru dari pihak UNESCO akan dilakukan pada 15 Juli 2025.

Meski demikian, pihak pengelola optimistis bahwa peringatan ini dapat diselesaikan dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, memastikan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah konkret guna memenuhi rekomendasi dari UNESCO.

Beberapa rekomendasi utama dari UNESCO yang harus dipenuhi antara lain:

• Perbaikan pada warisan geologi dan interpretasinya, termasuk diversifikasi narasi geologi dan perluasan survei
• Penguatan warisan alam, budaya, dan buatan melalui identifikasi dan inventarisasi lebih lanjut
• Peningkatan visibilitas dan kemitraan dengan memperbanyak panel interpretasi dan memperkuat jejaring antar-geopark
• Pengembangan pelatihan untuk memperkuat kolaborasi dengan geopark lainnya di Indonesia

Hariyanto juga menyampaikan bahwa Kemenpar akan terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Kaldera Toba, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya untuk memfasilitasi penyusunan site plan pada geosite yang akan dilakukan pada 2026.

“Penyusunan site plan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur dan manajemen Geopark Kaldera Toba sesuai pedoman UNESCO,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika