REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pariwisata siap memfasilitasi pengelola Geopark Kaldera Toba dan pemerintah daerah untuk mendapatkan kembali kartu hijau dari UNESCO. Saat ini, status geopark tersebut berada dalam pengawasan setelah menerima kartu kuning pada September 2023 akibat lemahnya pengelolaan dan sarana pendukung.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pentingnya perlindungan Geopark Kaldera Toba sebagai bagian dari upaya menjaga warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya Batak.
“Status geopark bukan hanya perlindungan, tetapi juga peluang pembelajaran dan pengembangan pariwisata berkelanjutan,” ujar Widiyanti dalam keterangan pers, Rabu (9/7/2025).
Ia menekankan bahwa pengelolaan geopark harus mencakup aspek perlindungan, edukasi, dan keberlanjutan. Salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan, menurut Widiyanti, adalah menyediakan papan informasi geologi di sekitar Danau Toba agar wisatawan memahami nilai ilmiah dari setiap geosite.
“Turis harus bisa mengerti tentang asal mula kawah, jenis bebatuan, dan kekayaan geologis lainnya,” katanya.
Widiyanti menyebut Geopark Kaldera Toba sebagai contoh sempurna koneksi antara ilmu pengetahuan, budaya lokal, dan kemanusiaan. Dengan keberadaan flora-fauna endemik serta tradisi masyarakat Batak yang masih hidup, kawasan ini berpotensi menjadi model pengembangan geopark kelas dunia.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendukung upaya tersebut dan mendorong kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi Danau Toba demi kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Mengelola potensi alam yang luar biasa ini harus berujung pada manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal,” ujar Bobby.
Ikuti Whatsapp Channel Republika