REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kematian seorang WNI yang terbujuk praktik perdagangan orang di Kamboja memicu sorotan terhadap celah praktik itu di Indonesia. Berbagai faktor pendorongnya harus segera ditangani.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengungkapkan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan sistem imigrasi Indonesia masih memiliki banyak celah. Willy menyentil sistem imigrasi yang kerap kebobolan.
Hal itu disampaikan Willy merespons meninggalnya Rizal Sampurna, WNI asal Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja. Komisi XIII bakal mencarikan solusi terbaik agar peristiwa seperti ini tidak berulang.
"Kami mendesak agar proses keimigrasian betul-betul dioptimalkan untuk mencegah keberangkatan WNI sebagai tenaga kerja ilegal di luar negeri," kata Willy kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).
Willy menyadari kritik terhadap proses pemulangan jenazah Rizal bisa menjadi hal membangun agar sistem kedepan lebih baik. Sebab biaya pemulangan jenazah Rizal semula akan dibiayai penuh oleh Pemkab Banyuwangi.
Namun KBRI Phnom Phen berhasil membuat nota diplomatik dengan kepolisian Kamboja, dan berhasil meminta pertanggungjawaban perusahaan pemberi kerja untuk membiayai pemulangan jenazah. "Kita memang perlu terus meningkatkan kerjasama dengan negara-negara seperti Kamboja, Thailand, dan lainnya yang sering menjadi destinasi PMI kita," ucap Willy.
Willy mencermati beberapa faktor-faktor pendorong seperti kemiskinan dan pengangguran, serta faktor penarik berupa janji-janji pekerjaan di luar negeri yang menjadi modus para sindikat. Sehingga Willy menegaskan penanganan menyeluruh terhadap modus tersebut harus dilakukan. "Ini juga bagian dari perlindungan HAM negara kepada warganya, khususnya dalam hal mendapatkan kerja dan penghidupan yang layak,” ucap Willy.
Willy juga menilai kasus ini terjadi karena Indonesia kekurangan sumber daya untuk mengawasi pengiriman tenaga kerja yang dilakukan di luar mekanisme resmi. Menurutnya, harus ada solusi dalam mengatasi hal tersebut, termasuk kerja sama dengan masyarakat.
“Namun harus diakui juga bahwa sistem pengawasan orang Indonesia di luar negeri yang kita miliki memang harus terus dikembangkan sebagai jaminan kehadiran negara terhadap semua warga negaranya,” ucap Willy.
Selain itu, Willy mengamati literasi mengenai proses migrasi aman di tingkat akar rumput harus digalakkan. Menurut Willy, pemerintah desa dan masyarakat lokal berperan penting menyebarkan informasi yang benar dan melindungi warganya dari bujuk rayu perekrut ilegal.
"Komisi XIII mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu kritis dalam menerima informasi dan janji-janji perekrut PMI. Desa-desa perlu mengambil peran tanggung jawab untuk mengedukasi warganya agar tidak mudah menerima janji muluk bekerja di luar negeri," ucap Willy.
Diketahui, Rizal Sampurna yang merupakan warga Banyuwangi, Jawa Timur, meninggal dunia setelah bekerja selama beberapa waktu sebagai operator judi online. Rizal diduga menjadi korban perdagangan orang di Kamboja.
Jenazah Rizal akhirnya berhasil dipulangkan ke kampung halamannya setelah pihak keluarga berjuang selama dua bulan untuk membawa pulang almarhum yang disebut meninggal dunia akibat serangan jantung. Pihak keluarga menyatakan mendengar kabar Rizal meninggal setelah baru dua pekan pria berusia 30 tahun itu bekerja di Kamboja. Keluarga menyatakan Rizal tak memiliki riwayat sakit jantung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika