Kamis 08 May 2025 17:37 WIB

66 Sekolah Rakyat Siap Dibangun, Kebutuhan Siswa Ditanggung Negara

Prabowo ingin setiap daerah punya satu sekolah rakyat.

Petugas menata kursi ruangan kelas Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (8/3/2025).
Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Petugas menata kursi ruangan kelas Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (8/3/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebutkan sudah ada 66 sekolah rakyat yang siap dibangun di berbagai daerah di Indonesia pada tahun ini. Dalam program sekolah rakyat, seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara.

"Sekolah rakyat, kita punya 53 yang sudah siap. Ini sudah ada tambahan 12. Kemarin, kami ke Indramayu ada satu lagi. Jadi, ada 66 (sekolah rakyat) yang bisa dimulai tahun ini," katanya, di Semarang, Kamis (8/5/2025.

Baca Juga

Ia mengatakan bahwa sumber daya manusia (SDM), yakni tenaga pengajarnya sudah disiapkan beserta dengan kurikulum yang diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Namun, para guru nantinya akan diambil atau berasal dari daerah yang menjadi lokasi sekolah rakyat, misalnya di Kota Semarang maka gurunya harus dari Kota Semarang dan sekitarnya.

"Sumber daya pengajarnya, kurikulum yang mengatur Kemendikdasmen. Tetapi, yang diambil adalah guru-guru di mana sekolah itu berada ya. Gurunya harus berasal dari sekitar situ," katanya.

Kemendikdasmen nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk penyediaan guru sekolah rakyat.

Mengenai status guru, ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan guru sekolah rakyat berstatus aparatur sipil negara (ASN), namun akan dilihat kondisinya di masing-masing daerah.

"Presiden mintanya gurunya (sekolah rakyat) ASN, tapi kami lihat apakah kalau ASN ada? Kami lihat nanti karena yang tahu adalah pemerintah daerah. Kalau untuk kepala sekolah sudah aman, sudah beres," katanya.

Menurut dia, sekolah rakyat memang diperuntukkan bagi masyarakat dari kalangan tidak mampu, terutama yang berada di Desil 1 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Untuk murid juga sedang kami lakukan aseamen. Besok saya juga akan ke Solo dan Yogya untuk mengecek profil calon murid di sekolah rakyat itu. Ini diutamakan untuk siswa yang miskin," katanya.

Ia mengatakan bahwa Presiden menginginkan setidaknya setiap daerah memiliki minimal satu sekolah rakyat yang berkapasitas 1.000 siswa, mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara, seperti seragam, alat sekolah, makan, dan tempat tinggal, mengingat sekolah rakyat menerapkan sistem asrama.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement