REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah informasi di media sosial mengabarkan bahwa pengendara bakal dikenakan tarif ketika melintasi 25 ruas jalan di Jakarta. Hal itu merupakan bagian dari kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road procing (ERP).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, informasi itu tidaklah tepat. Menurut dia, kebijakan itu masih belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Untuk penerapan electronic road pricing (ERP), Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa kebijakan tersebut belum dilaksanakan," kata dia melalui keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Ia menambahkan, Pemprov Jakarta saat ini terus berupaya mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi di ibu kota melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan menerapkan program ganjil genap di 25 ruas jalan.

Menurut dia, Pemprov Jakarta saat ini masih pada upaya peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal, termasuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, serta pengembangan kebijakan transportasi lainnya. Beberapa langkah strategis yang sedang dilakukan salah satunya adalah pembangunan MRT Fase 2 (Bundaran HI-Kota) untuk memperluas jaringan transportasi cepat di Jakarta.

Selain itu, Pemprov Jakarta juga tengah melakukan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai), pengembangan layanan Transjabodetabek, serta penyediaan layanan gratis angkutan umum massal bagi 15 golongan masyarakat.

Kebijakan itu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perjalanan sehari-hari. Dengan begitu, akan makin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum.

"Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur transportasi guna mewujudkan mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan di Jakarta," ujar Syafrin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika