REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, merespons isu matahari kembar di dalam pemerintahan Indonesia. Isu tersebut berhembus usai sejumlah menteri menyambangi kediaman presiden ke-7 Jokowi di momen lebaran.
“Kalau kemudian konteksnya kemarin orang datang bersilaturahmi, biasa saja,” kata Ganjar, Sabtu (26/4/2025).
Ganjar juga tak menyoal terkait istilah 'bos' yang diungkapkan oleh sejumlah menteri yang dialamatkan kepada mantan wali kota Solo tersebut. “Orang menyebut 'bos' ya, saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan,” katanya.
Kendati demikian, Ganjar menjelaskan bahwa orientasi dalam sebuah kepemimpinan harus dalam satu titik. Oleh sebab itu, matahari kembar tidak diperkenankan ada.
“Maka kembar-kembar itu gak boleh ada, toh asumsi-asumsi atau tafsir ada saya kira segera harus diambil alih,” katanya mantan capres di Pilpres 2024 itu.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tak ada indikasi 'matahari kembar' dalam pertemuan sejumlah pejabat Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri dengan presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya, Solo, Kamis (17/4).
Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden RI di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menyebut pertemuan tersebut murni bersifat silaturahmi dalam suasana Lebaran, bukan manuver politik.
"Oh, enggak ada lah itu," ujar Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu 'matahari kembar' dalam silaturahmi yang berlangsung pada Kamis (17/4) itu.
Dalam agenda silaturahmi itu, hadir sejumlah peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-65, di antaranya Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg Ke-65 Komisaris Besar Pol. Denny.