REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Legislator DPRD DKI Jakarta menyampaikan, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir masih belum tergarap maksimal. Bahkan, terdapat kebocoran karena potensi yang dimiliki begitu besar bila dibandingkan pemasukannya.

"Potensinya besar, terutama di jalan karena itu ada retribusi," kata anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran Taufik Zoelkifli di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Taufik mengatakan, dari hitungan yang dimiliki oleh Wakil Ketua Pansus Perparkiran potensi bisa didapatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui PAD sektor parkir bisa mencapai lebih Rp 600 miliar. Hal itu terutama didapatkan dari pinggir jalan saja.

Jumlah tersebut bisa berkali-kali lipat dari pendapatan yang saat ini diperoleh oleh Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang pada 2024 hanya mendapatkan Rp 8,9 miliar. Untuk itu, kata Taufik, DPRD DKI memperhatikan masalah perparkiran di Jakarta, mengingat potensinya begitu besar tetapi belum tergarap maksimal.

"Kebocoran juga dari maraknya parkir liar di jalan yang tidak masuk ke PAD DKI Jakarta," ujar politikus PKS tersebut.

Selain banyaknya parkir liar, terminal parkir elektronik (TPE) yang terdapat di 31 ruas jalan juga sebagian besar rusak. Bahkan, kondisinya saat ini, dari 201 mesin yang terpasang, hanya 64 yang berfungsi dan sisanya 137 mesin rusak.

Sebelumnya, Dishub DKI menyatakan, sejumlah TPE di beberapa titik dalam kondisi rusak. Kondisi itu mengakibatkan pendapatan turun dari Rp 18 miliar menjadi Rp 8,9 miliar. "Saat ini banyak TPE yang sudah tidak berfungsi," kata Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dishub DKI Jakarta Adji Kusambarto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika