REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah, seperti reklasifikasi mitra menjadi karyawan platform atau memaksakan pemberian manfaat setara karyawan pada sektor mobilitas dan pengantaran digital dapat memberikan dampak negatif bagi ekonomi Indonesia. Termasuk, menurunnya pendapatan jutaan UMKM yang bergantung pada platform digital serta meningkatnya pengangguran.
Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha menyoroti, kebijakan pemerintah itu berpotensi menghilangkan kemampuan platform digital sebagai bantalan ekonomi nasional. Selain itu, efek domino dari kebijakan tersebut bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan gejolak sosial politik, dan turunnya kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri.
"Terutama di masa perekonomian dunia yang menantang saat ini," kata Agung kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Menurut dia, saat ini, industri ojek, taksi, dan kurir online, berkontribusi sebesar dua persen dari produk domestik bruto (PDB) merujuk hasil penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2023. Jika terjadi perubahan status mitra menjadi karyawan akan mengakibatkan, sebagian kecil dari mereka yang bisa terserap.
Diperkirakan angkanya hanya 10-30 persen mitra yang terserap menjadi karyawan atau 70-90 persen sisanya tidak memiliki pekerjaan lagi. Belum lagi, kata Agung, terjadi penurunan aktivitas ekonomi digital yang berujung pada perlambatan PDB sebesar 5,5 persen dan 1,4 juta orang kehilangan pekerjaan.
"Dampak total pada perekonomian Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 178 triliun, yang mencakup efek lanjutan di sektor lain," ujar Agung.
Dia pun mengajak pemerintah untuk perlu belajar dari negara lain. Agung menyebut, wacana untuk menjadikan mitra pengemudi dan mitra kurir sebagai pegawai tetap sudah banyak terjadi di berbagai negara. Namun, hal tersebut bukan berarti serta merta merupakan kebijakan yang harus diikuti oleh Indonesia.
"Kita justru dapat melakukan regulatory impact assessment apakah kebijakan-kebijakan tersebut efektif menjawab permasalahan yang ada," ucap Agung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika