Selasa 02 Sep 2025 16:49 WIB

PBB Soroti Demo di RI, Serukan Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM

Aksi demonstrasi yang digelar di sejumlah daerah di Indonesia menjadi isu global.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Muhammad Hafil
Sejumlah massa membakar gerbang dan melempari Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar) saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (9/1/2025). Setelah diperingatkan, aparat akhirnya membubarkan paksa massa yang umumnya berpakaian hitam-hitam ini.
Foto: Edi Yusuf
Sejumlah massa membakar gerbang dan melempari Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar) saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (9/1/2025). Setelah diperingatkan, aparat akhirnya membubarkan paksa massa yang umumnya berpakaian hitam-hitam ini.

REPUBLIKA.CO.ID,JENEWA -- Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menyerukan penyelidikan dugaan penggunaan kekuatan tidak proporsional oleh aparat keamanan dalam penanganan demonstrasi di Indonesia. Seruan tersebut muncul setelah dampak demonstrasi menyebabkan tujuh orang tewas. 

"Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan,” kata Juru Bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, Senin (1/9/2025), dikutip laman the Straits Times. 

Baca Juga

Shamdasani meyerukan agar semua dugaan pelanggaran HAM internasional yang terjadi selama penanganan demonstrasi diselidiki secara cepat, menyeluruh, dan transparan. "Termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan," ujarnya. 

 

Dia menjelaskan, pasukan keamanan, termasuk militer, ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan. “Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sambil menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengawasan terhadap pertemuan publik,” ucap Shamdasani.  

 

Selain itu, Shamdasani turut menekankan pentingnya mengizinkan media untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen. "Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik," katanya. 

 

Aksi demonstrasi yang digelar di sejumlah daerah di Indonesia antara 28-31 Agustus 2025 telah menjadi isu global. Perhatian dunia internasional mulai tertuju ke Tanah Air ketika Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol), dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah kerusuhan di Jakarta pada Kamis (28/8/2025). 

 

Peristiwa itu memantik gelombang demonstrasi yang lebih besar di berbagai daerah. Di Kota Makasar, Sulawesi Selatan, massa membakar Kantor DPRD Kota Makasar pada Kamis malam. Akibat pembakaran tersebut, tiga orang tewas. Mereka adalah Sarinawati, Syaiful Akbar, dan Muhammad Akbar Basri.

 

Terdapat satu korban tewas lainnya di Makasar, yakni Rusdamdiansyah (21 tahun). Dia tewas akibat dikeroyok massa di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Kampus Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Massa menuduhnya sebagai intel aparat. Rusdamdiansyah sempat dibawa ke RSUP OJK Kemenkes RI di kawasan CPI, tapi nyawanya tak tertolong. 

 

Demonstrasi berujung kerusuhan juga terjadi di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (29/8/2025). Dalam peristiwa itu, seorang pria lansia bernama Sumari (60 tahun) kehilangan nyawanya. Dia diduga tewas akibat terpapar gas air mata. 

 

Demonstrasi juga berlangsung di Yogyakarta. Pada Ahad (31/8/2025) pagi, terjadi kericuhan di kawasan Ring Road Utara, depan Mapolda Yogyakarta. Peristiwa itu mengakibatkan Rheza Sendy Pratama, mahasiswa semester V Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta, tewas. Rheza tewas dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya, termasuk luka memar di badan dan bocor di pelipis. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement