REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Mesir pada Senin (14/4/2025) menyampaikan usulan Israel kepada Hamas tentang gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan dimulainya pembicaraan untuk mencapai gencatan senjata permanen, menurut laporan media. Tanpa mengungkap sumbernya, Cairo News melaporkan bahwa Mesir kini sedang menunggu tanggapan Hamas.
Kelompok perlawanan Palestina itu mengumumkan bahwa pemimpin mereka sedang meninjau usulan Israel itu dan akan segera memberikan tanggapan. Perkembangan ini muncul setelah Hamas pada Sabtu lalu mengungkapkan bahwa delegasi yang dipimpin pejabat senior Khalil Al-Hayya telah berangkat ke Kairo untuk bertemu para mediator Mesir dan Qatar guna mendorong tercapainya kesepakatan untuk menghentikan serangan Israel di Gaza.
Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negosiasi intensif sedang berlangsung untuk membebaskan sandera yang masih ditahan Hamas di Gaza. Pernyataannya itu muncul di tengah meningkatnya tekanan publik Israel setelah dia membatalkan kesepakatan gencatan senjata dan melanjutkan perang di Gaza, menurut pernyataan dari kantornya seperti dilaporkan oleh media setempat.
Hamas menyatakan mereka siap menerima usulan yang memastikan gencatan senjata secara permanen, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, diakhirinya penderitaan rakyat Palestina, dan kesepakatan pertukaran tahanan yang dilakukan secara serius. Israel memperkirakan masih ada 59 sandera di Gaza, 24 di antaranya diyakini masih hidup.
Sementara itu, lebih dari 9.500 warga Palestina masih ditahan di penjara-penjara Israel. Mereka mengalami penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis yang telah menyebabkan banyak kematian, menurut laporan media dan lembaga HAM Palestina dan Israel.
Media Israel pada Senin melaporkan adanya kemajuan dalam negosiasi gencatan senjata dengan Hamas, tetapi pembicaraan tentang pertukaran tahanan sebelumnya sering gagal karena Netanyahu menolak untuk mengakhiri genosida di Gaza.
Mesir, Qatar, dan AS menjadi perantara dalam kesepakatan gencatan senjata bertahap antara Israel dan Hamas pada Januari lalu, yang kemudian dilanggar oleh Israel secara sepihak setelah melanjutkan perang pada 18 Maret. Netanyahu mengabaikan fase kedua kesepakatan itu karena tekanan dari faksi sayap kanan di pemerintahannya, menurut laporan media Israel.
Sejak Oktober 2023, serangan-serangan brutal Israel di Jalur Gaza telah merenggut nyawa hampir 51.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika