REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pidato Gubernur Riau Abdul Wahid viral di media sosial dan mendpaat banyak respons dari netizen. Hal ini terkait pengakuan sang Gubernur tentang ekonomi di daerah itu yang tidak dalam keadaan baik-baik saja.

"Hari ini provinsi Riau mengalami defisit anggaran Rp 2,2 triliun lebih," ujarnya dalam pidato dikutip dari Kampar TV, Jumat (14/3/2025).

Menurut Abdul Wahid, ini adalah tantangan bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam menuntaskan periode pertama yang dihadapi oleh krisis finansial."Krisis yang luar biasa menurut saya, setelah saya kaji," ujarnya.

Jika OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dinolkan anggarannya, kata ia, itu pun tidak cukup untuk membayar proses tunda bayar dan tunda salur dan utang-utang ke pihak ketiga. "Ini tangangan berat untuk dicari solusinya," kata gubernur.

Ia lantas menceritakan tentang kehadirannya saat pertemuan retret beberapa Waktu lalu di malang. Saat itu, Sri Mulyani memaparkan ekonomi di dalam negeri.

"Riau ekonominya terbawah, sebesar 3,5 persen tumbuh di bawah nasional 5 persen," ujarnya.

Oleh karena itu, Riau harus berpikir keras bagaiama investasi tumbuh di atas nasional. Presiden Prabowo sudah mencanangkan pertumbuhan 8 persen. "Kita harus kerja keras dari 3,5 ke 8 persen," katanya.

Dalam pidato terpisah yang juga viral di media sosial, Gubernur Abdul Wahid mengaku pusing tujuh keliling dengan tunda bayar dan defisi hingga Rp 2,2 triliun. "Belum pernah dalam sejarah provinsi Riau," katanya.

"Mencari duitnya di mana."

Sejumlah netize ramai komenter. "Riau ini salahsatu propinsi kaya di Indonesia. Atas- bawah tanah minyak. Ada minyak sawit ratusan ribu - jutaan hektar dan tambang minyak terbesar di Indonesia ada di Riau. Ditambah dgn kekayaan hutan dan laut.Salahnya di mana, kok deficit MISMANAGEMENT ."‼️

"Tolong Riau perkebunan sawitnya di Tata... banyak potensi dari Pajak bumi dan bangunan yg belum terserap dengan baik....padahal Riau Penghasil CPO sawit salah satu yg terbesar di Indonesia.." ujar warganet lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika