REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat akan mendukung kelanjutan normalisasi Sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir di Jakarta. Rencananya, kelanjutan proyek itu akan mulai kembali dilakukan pada tahun ini.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait kelanjutan normalisasi Ciliwung, pada Kamis (13/3/2025). Dalam rapat itu disepakati bahwa normalisasi Ciliwung akan dilanjutkan dan ditargetkan selesai pada 2026.

“Kami sudah membahas secara menyeluruh agar program ini bisa segera berjalan tanpa kendala, baik dari sisi teknis maupun administratif. Fokus utama kami adalah percepatan pembebasan lahan, sehingga pengerjaan bisa dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan,” kata dia melalui keterangannya, Jumat (14/3/2025).

Ia menekankan bahwa normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari strategi pengendalian banjir Jakarta yang bersifat jangka menengah. Dengan langkah ini, diharapkan sekitar 40 persen potensi banjir di ibu kota bisa tertangani secara efektif.

“Sungai Ciliwung memiliki peran besar dalam sistem drainase Jakarta. Karena itu, normalisasi ini bukan hanya untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal,” ujar Dody.

Dody mengatakan, pihaknya akan memastikan segala aspek teknis dan anggaran telah siap. Setelah lahan dibebaskan, diharapkan pengerjaan dapat langsung dilakukan tanpa hambatan.

Ia menyebutkan, untuk normalisasi Ciliwung sepanjang 33,69 kilometer (km), saat ini sudah diselesaikan sepanjang 17,14 km. Artinya, masih ada sepanjang 16,55 km yang belum dikerjakan.

"Kami membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektare dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Ini menjadi prioritas kami dalam waktu dekat,” kata Dody.

Ikuti Whatsapp Channel Republika