REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan akan mengembalikan para penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang dicoret oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. Pasalnya, angka penerima bantuan biaya pendidikan KJP dan KJMU mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan melakukan pembaruan data penerima KJP dan KJMU. Mengingat, terdapat seratusan ribu penerima KJP yang dicoret dalam beberapa tahun terakhir, yang awalnya ada sekitar 705 ribu penerima KJP menjadi sekitar 525 ribu.
"Kemarin itu 525 (ribu), turun, sekarang akan kita naikkan kembali menjadi 705 ribu siswa yang akan menerima KJP," kata dia di DPRD Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Selain itu, Pramono juga akan mengembalikan data para penerima KJMU yang juga angkanya menurun selama dua tahun terakhir. Dengan begitu, akan makin banyak warga Jakarta yang bisa mendapatkan manfaat dari program tersebut.
"Sudah diputuskan. Mudah-mudahan pada akhir Maret ini, sebelum Lebaran, sudah bisa kami bahikan," kata dia.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta Sarjoko mengatakan, pihaknya berencana untuk mengusulkan 705.332 ribu penerima KJP. Angka itu bertambah dari penerima KJP saat ini berjumlah 445.994 siswa.
Ia menjelaskan, pertimbangan usulan penerima KJP akan ditingkatkan adalah karena berdasarkan pendataan pada tahap 2 2024 adalah mencapai 669.716 siswa. Namun, sebanyak 105 ribu orang tersisir dalam pendataan karena desil dan teridentifikasi memiliki aset mobil atau yang lainnya.
"Nah ini apa namanya kita usulkan dengan jumlah sasaran yang lebih besar," kata Sarjoko beberapa waktu lalu.
Sarjoko menambahkan, pihaknya juga berencana menambah penerima KJMU, dari yang awalnya sekitar 15 ribu mahasiswa menjadi 20 ribu mahasiswa. Pasalnya, ada peraturan baru terkait kriteria perguruan tinggi swasta (PTS) yang dapat dimasuki oleh para penerima KJMU.
