REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO – Para pemimpin negara-negara Arab dengan suara bulat menyetujui rencana rekonstruksi Gaza setelah bertemu di ibu kota Mesir untuk pertemuan puncak. Mereka menolak dengan tegas rencana pengosongan Gaza dan mendesak pengakuan segera negara Palestina.
Komunike bersama itu dicapai dalam pertemuan darurat para pemimpin negara arab di Kairo, Mesir, yang berlangsung sejak Selasa (4/2/2025). Hampir seluruh kepala negara-negara Arab berkumpul di Kairo, kemarin. Kendati demikian, Arab Saudi hanya mengirimkan menteri luar negeri mereka.
KTT tersebut menegaskan kembali “pilihan strategis negara-negara Arab untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif yang memenuhi seluruh hak-hak Palestina, khususnya hak atas kebebasan dan negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan solusi dua negara, dengan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina”.
Dilansir Aljazirah, para pemimpin Arab mengatakan mereka menyatakan kesiapan untuk segera terlibat dengan pemerintah AS dan semua mitra internasional untuk melanjutkan perundingan perdamaian yang bertujuan mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina yang berdaulat. “Hal ini berarti menolak segala bentuk perpindahan warga Palestina, baik di dalam atau di luar tanah mereka, dengan dalih atau pembenaran apa pun”.
Para pemimpin menyerukan dukungan penuh finansial, material, dan politik untuk rencana ini dan mendesak donor internasional untuk berkontribusi. Rencana tersebut akan menekankan “memprioritaskan implementasi penuh perjanjian gencatan senjata, termasuk tahap kedua dan ketiga”, termasuk penarikan total Israel dari Jalur Gaza.
Rencana tersebut juga mendukung “keputusan Palestina untuk membentuk pemerintahan sementara Gaza di bawah pemerintahan Palestina, yang terdiri dari pejabat-pejabat kompeten yang berbasis di Gaza, sebagai langkah transisi menuju pemulihan Otoritas Palestina di Gaza”.
Para pemimpin Arab menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian internasional di Tepi Barat dan Gaza untuk menjaga keamanan bagi warga Palestina dan Israel.
Rencana tersebut menyerukan sekelompok “teknokrat Palestina independen” untuk menangani urusan di Gaza, yang pada dasarnya menggantikan Hamas. Pemerintah teknokratis akan bertanggung jawab mengawasi bantuan kemanusiaan dan membuka jalan bagi Otoritas Palestina (PA) untuk mengelola Gaza, menurut Presiden Mesir el-Sisi.
Hamas, sebagai tanggapan terhadap rencana yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, menyatakan dukungannya terhadap seruan pemilihan legislatif dan presiden. Di bidang keamanan, Mesir dan Yordania berjanji untuk melatih petugas polisi Palestina dan mengerahkan mereka ke Gaza. Kedua negara juga telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan pemberian wewenang misi penjaga perdamaian untuk mengawasi pemerintahan di Gaza sampai rekonstruksi selesai.
Rencana pembangunan Gaza pascaperang yang diadopsi dalam KTT darurat Arab akan menelan biaya 53 miliar dolar AS. Dana tersebut akan disalurkan dalam tiga tahap. Pada tahap enam bulan pertama, dibutuhkan biaya sebesar 3 miliar dolar AS untuk membersihkan puing-puing dari Jalan Salah al-Din, membangun perumahan sementara, dan memulihkan sebagian rumah yang rusak.
Tahap kedua akan memakan waktu dua tahun dan menelan biaya 20 miliar dolar AS. Pekerjaan pemindahan puing-puing akan berlanjut pada tahap ini, begitu juga dengan pembangunan jaringan utilitas dan pembangunan lebih banyak unit perumahan.
Tahap ketiga akan menelan biaya 30 miliar dolar AS dan memakan waktu dua setengah tahun. Hal ini mencakup penyelesaian perumahan bagi seluruh penduduk Gaza, pembangunan tahap pertama zona industri, pembangunan pelabuhan perikanan dan komersial, pembangunan bandara, dan layanan lainnya.
Rencananya, dana tersebut akan bersumber dari berbagai sumber internasional termasuk PBB dan organisasi keuangan internasional serta investasi asing dan swasta. Meski sejumlah pihak seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa Israel sebagai negara yang menghancurkan Gaza harus ikut dalam pendanaan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika