REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina, Hamas mengatakan pihaknya hanya akan menyelesaikan proses pertukaran tahanan sesuai dengan perjanjian gencatan senjata Gaza jika rezim pendudukan Israel mematuhi ketentuan perjanjian tersebut. Juru bicara Hamas, Abdul Latif al-Qanou pada Sabtu (22/2/2025) mengatakan "33 hari telah berlalu sejak tahap pertama (gencatan senjata) dimulai tanpa pendudukan menyelesaikan implementasi penuh ketentuan perjanjian tersebut".
Ia kembali menegaskan bahwa Hamas berkomitmen untuk membebaskan semua tahanan Israel dalam satu pertukaran. Asalkan, perang sepenuhnya dihentikan, pembangunan Gaza kembali dimulai dan penjajah angkat kaki dari wilayah kantong tersebut.
"Situasi di Gaza sangat buruk, dan mengharuskan mediator untuk menekan pendudukan agar mematuhi protokol kemanusiaan serta menyediakan tempat berlindung dan pasokan bantuan bagi rakyat kami," kata Jubir Hamas tersebut.
Pembebasan enam tahanan Israel pada Sabtu membuktikan bahwa Hamas menghormati perjanjian gencatan senjata, sementara rezim pendudukan ragu-ragu untuk menjalani ketentuan tersebut, kata al-Qanou. Ia memperingatkan rezim Israel agar mengambil pendekatan rasional terhadap masalah pertukaran tahanan demi menyelamatkan nyawa para tahanan mereka.
"Jelas Israel mempunyai dua pilihan; mereka menerima tahanannya dalam peti mati seperti yang mereka lakukan pada Kamis... atau mereka memeluknya dalam kondisi hidup," katanya.
Namun, Al-Qanou menekankan bahwa Hamas memperlakukan tahanan Israel sesuai nilai-nilai agama dan kemanusiaan mereka, sebaliknya, tahanan Palestina menjalani penyiksaan di penjara-penjara Israel. Hamas menyerahkan jasad empat tahanan Israel pada Kamis, mengatakan bahwa mereka tewas dalam serangan udara Israel di Gaza pada November 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika