REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Presiden ke-7 Joko Widodo memberi respons terkait pernyataan Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retret di Magelang. Menurutnya itu adalah di ranah pemerintah.

“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” katanya di Sumber, Banjarsari, Jumat (21/2/2025).

Eks kader PDIP itu berpandangan semestinya kepala daerah yang sudah resmi dilantik hadir di retret. Menurutnya, hal itu karena kepala daerah dipilih rakyat dan retret juga bagian untuk kepentingan masyarakat.

“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara bukan untuk yang lain (melihat situasi seperti ini) Ya biasa,” katanya.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah yang merupakan kader banteng untuk tidak menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025. Hal itu sebagai imbas Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK atas kasus Harun Masiku.

Instruksi Megawati dilakukan dalam bentuk surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Instruksi tersebut berisi dua hal, selain masalah retreat juga untuk mengaktifkan alat komunikasi selama 24 jam.

"Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang," kata surat yang diteken Megawati dengan logo banteng merah dikutip Republika.co.id di Jakarta, Jumat (21/2/2025) dini hari WIB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika