REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dampaknya, anggaran di hampir seluruh kementerian/lembaga harus dipangkas hingga Rp 306 triliun.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai, efisiensi anggaran adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah. Pasalnya, Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki jumlah yang besar.
Total ada 108 orang menjadi menteri dan wakil menteri yang dilantik Presiden Prabowo. "Ya itu akibat yang tidak bisa dihindari karena kabinet yang gemuk itu, kabinet obesitas," kata dia di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Menurut dia, Prabowo harus segera melakukan evaluasi terhadap jumlah orang yang berada dalam kabinetnya. Dia menilai, evaluasi itu perlu juga untuk melibatkan masyarakat sipil.
"Ini pelajaran Pak Prabowo sebagai Presiden, sangat terpuji, mulia, bila segera melakukan evaluasi secepat-cepatnya dan melibatkan masyarakat sipil," kata Busyro.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan langkah efisiensi di berbagai kementerian/lembaga tidak memotong "otot" penggerak pemerintahan. Hasan menjelaskan, efisiensi dilakukan pada hal-hal yang dianggap "lemak" dan memboroskan postur APBN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika