REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menegaskan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi proyek investasi jangka panjang yang menjanjikan. Rosan menyampaikan, pemerintah tidak hanya menargetkan pembangunan IKN dalam lima tahun, tetapi hingga 25 hingga 30 tahun ke depan.
Langkah itu untuk menciptakan kota yang modern, bersih, dan berkelanjutan. "Kita ingin memiliki model investasi yang jangka panjang. Kita menciptakan suatu Ibu Kota baru, bukan hanya lima tahun, tapi bisa 25 tahun, 30 tahun. Tentunya IKN ini akan menjadi kota yang bersih, terutama dalam hal energi," ujar Rosan dalam konferensi pers capaian realisasi investasi kuartal IV 2024 di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Rosan mengatakan, IKN memiliki daya tarik investasi yang menarik bagi para investor. Menurut dia, komitmen pemerintah dalam menarik investor sudah membuahkan hasil, termasuk investasi energi bersih.
"Alhamdulillah, sudah ada investasi yang masuk untuk berinvestasi di solar panel oleh Singapura. Proyek ini sudah mulai berjalan dari hasil pertemuan kami," ucap Rosan.
Meski demikian, Rosan mengakui, saat ini pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas. Meski begitu, Rosan optimistis, dengan terbentuknya komunitas yang mendukung, daya tarik investasi di IKN akan terus meningkat.
"Yang paling penting adalah membentuk suatu komunitas dalam IKN ini, sehingga dari sekolah, rumah sakit, properti, hingga restoran akan terbangun. Dengan adanya komunitas, investor akan semakin tertarik," ucap mantan dubes RI untuk Amerika Serikat tersebut.
Rosan juga menyampaika, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah, Rosan berharap, IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi di masa depan.
"Pembangunan IKN tetap berjalan sehingga diharapkan sebagai pusat pemerintahan bisa selesai di beberapa gedung legislatif atau yudikatif pada 2028," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika