REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Barcelona Joan Laporta membela pengelolaan keuangan klubnya. Ia mengeklaim Barcelona telah mengikuti aturan Financial Fair Play (FFP) sehingga bisa mendaftarkan Dani Olmo dan Pau Victor pada paruh kedua musim 2024/2025.

Barca diblokir oleh La Liga dan Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) untuk mendaftarkan para pemain pada paruh kedua musim 2024/25. Penyebabnya, mereka dinilai gagal memenuhi aturan FFP sebelum batas waktu pendaftaran pada 31 Desember 2024.

Setelah dua pengadilan juga menolak permintaan Barcelona, manajemen Blaugrana beralih ke Pemerintah Spanyol, yang melakukan intervensi lewat Dewan Olahraga Nasional (CSD). CSD menolak keputusan tersebut dan mengizinkan Barcelona mendaftarkan para pemainnya untuk sementara waktu sampai keputusan akhir atas banding mereka keluar.

Laporta mengatakan pada Selasa (14/1/2025) bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan investor Timur Tengah untuk menjual kotak VIP di Camp Nou yang telah direnovasi pada akhir Desember. Bersama dengan kesepakatan baru dengan Nike, Barcelona memungkinkan untuk menyeimbangkan keuangan mereka dan memenuhi persyaratan keuangan La Liga.

“Kami telah menyerahkan dokumen-dokumen itu pada tanggal 27 Desember. Kami mengirimkannya sesuai dengan tenggat waktu, tetapi antara 27 dan 31 Desember, La Liga meminta kami untuk melengkapi dokumen-dokumen tersebut. Kami pikir kami sudah mencapai titik impas pada 31 Desember dan La Liga meminta persyaratan tambahan yang tidak disertakan,” kata Laporta kepada wartawan pada Selasa.

Ia menegaskan, tidak ada improvisasi apa pun dalam kesepakatan kursi VIP. Barcelona, kata dia, membuat rencana strategis yang sangat rinci sejak awal dan telah dievaluasi seiring berjalannya waktu. Kesepakatan tersebut disebutnya selesai berkat kerja keras dan talenta dari semua eksekutif yang melakukan pekerjaan secara luar biasa.

“Kontrak dengan Nike tiga kali lipat dari apa yang kami kenakan dan (kesepakatan kursi VIP) akan dilakukan terlepas dari persyaratan FFP,” kata dia.

Laporta menolak untuk memberikan rincian dari kontrak kursi VIP tersebut, dengan alasan adanya klausul kerahasiaan.

La Liga mengatakan pekan lalu bahwa mereka tidak setuju dengan keputusan CSD dan akan mengajukan banding. Beberapa klub La Liga juga mengkritik intervensi pemerintah, mengatakan hal itu merupakan preseden berbahaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika