REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, angkat suara terkait dengan kasus yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Said berharap agar apa yang diputuskan KPK terhadap Mas Hasto, begitu sapan akrabnya, tidak diframing, dan melebar kemana mana menjadi pengadilan opini.
“Mari kita letakkan hal ini secara proporsional. Mas Hasto sendiri juga sudah menyatakan bahwa akan patuh terhadap hukum. Dan hal itu telah dibuktikan oleh Mas Hasto selama ini, beliau senantiasa patuh tiap kali KPK melakukan pemanggilan,” kata dia dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).
Dia juga berharap KPK bisa bertindak proporsional. bisa menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapapun, dengan demikian negara hukum bisa dijaga.
Sementara itu, terkait kesangsian sejumlah pihak tentang tindakan KPK mememutuskan status hukum terhadap
Mas Hasto karena ada interensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK, agar juga marwah KPK terjaga dengan baik.
Said juga meminta agar tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ketua Umum PDIP. Apalagi sepanjangan pengetahuannya sebagai DPP Partai, kasus HM ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ketua Umum.
“Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini di dasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini,” ujar dia.
Dia mengingatkan, kalau kehidupan kebangsaan ini terus gaduh, berpolemik secara tidak proporsional, urusan urusan hukum bisa di otak atik, ada ketidakpastian hukum,tentu hal ini akan di persepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar.
“Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah kedepan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja,” tutur dia sembari menyebut market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik.
Said mengakui sejumlah pihak berkomunikasi dengan dirinya, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan.
Di lain pihak, investor global mulai menaruh harapan terhadap Presiden Donald Trump yang membuat sentimen negatif terhadap rupiah. Besar kemungkinan Presiden Trump juga akan mengenakan tarif terhadap negara negara mitra dagang.
Ekonomi Tiongkok, kata dia, sedang melambat padahal Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia. “Hal ini akan menjadu ancaman buat produk ekspor kita ke Amerika Serikat,” ujar dia.
Dia menyebutkan, jika dalam negeri gaduh terus menerus, dirinya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indonesia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional.
Padahal Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akeses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional.
Said kembali mengajak untuk menjaga kehidupan kebangsaan kedepan, agar bisa membuahkan harapan. menjaga optimisme bahwa kita bisa mendapatkan kehidupan lebih baik kedepan.
BACA JUGA: Terungkap Agenda Penghancuran Sistematis Gaza Hingga tak Dapat Dihuni dan Peran Inggris
“Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai,” ujar dia.
Diketahui, Hasto telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus suap yang dilakukan Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selain menjadikan Hasto sebagai tersangka, KPK juga melakukan pencegahan terhadap Yasonna Laoly agar tidak berpergian ke luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika