REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengonfirmasi bahwa Bashar Assad telah mengundurkan diri sebagai presiden Suriah dan meninggalkan negara itu setelah melakukan negosiasi dengan kelompok oposisi bersenjata di tengah jatuhnya Damaskus ke tangan pasukan Islam.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Telegram pada Ahad sore, para pejabat mengklarifikasi bahwa Moskow tidak terlibat dalam perundingan tersebut. Namun mengakui keputusan Assad untuk menyerahkan kekuasaan 'secara damai.'

“Pangkalan militer Rusia di Suriah dalam keadaan siaga tinggi. Saat ini, tidak ada ancaman serius terhadap keamanan mereka,” bunyi pernyataan itu dilansir RT.

Kementerian Luar Negeri mengatakan Moskow tetap berhubungan dengan semua faksi oposisi Suriah dan mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan warga Rusia di wilayah tersebut.

“Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dari kekerasan dan menyelesaikan masalah tata kelola politik melalui dialog,” kata pernyataan itu. Pernyataan tersebut juga menekankan perlunya menghormati pandangan “semua kelompok etnis dan agama dalam masyarakat Suriah.”

Rusia menegaskan kembali dukungannya terhadap 'proses politik inklusif' berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254, yang menyerukan penyelesaian damai konflik Suriah melalui pemilihan umum yang bebas dan konstitusi baru.

Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan milisi anti-pemerintah lainnya menguasai Damaskus pada Ahad. Perdana Menteri Suriah Mohammad al-Jalali telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemimpin mana pun yang dipilih oleh rakyat, dan menambahkan bahwa ia tetap berada di rumahnya di Damaskus. Serangan HTS dimulai pekan lalu dari provinsi Idlib yang dikuasai oposisi dan dipimpin oleh seorang mantan komandan Al-Qaeda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika