REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan pentingnya kehadiran Badan Pengkajian MPR RI dalam melakukan evaluasi mendalam untuk mengukur seberapa adil, efektif, dan efisien sistem pemilihan umum saat ini.
Bagaimana peran MPR dalam menjaga dan memperkuat demokrasi dan Pancasila di tengah kemajuan zaman. Serta memastikan setiap kebijakan lembaga negara dapat dipertanggungjawabkan pada publik
Hal tersebut disampaikan Ibas ketika memimpin Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR RI, Senin (2/12/24). Rapat ini membahas tentang penetapan susunan keanggotaan Badan Pengkajian MPR RI Periode 2024-2029 dan Rancangan Program Kerja 2025. Sebagai Wakil Ketua, Ibas sendiri mendapat amanat sebagai Koordinator Badan Pengkajian.
Pada rapat pleno ini telah disahkan komposisi pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 2024-2029, yaitu diketuai oleh Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDIP. Untuk susunan Wakil Ketua ialah Andi Iwan Darmawan Fraksi Gerindra, Hindun Anisah Fraksi PKB, Tifatul Sembiring Fraksi PKS, dan Benny K Harman Fraksi Demokrat.
Dalam kesempatan ini, Ibas menyampaikan beberapa bahan diskusi yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Pengkajian, mencakup isu-isu aktual yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan kebijakan negara.
Salah satunya, Ibas menyoroti reformasi sistem perwakilan dan pemilihan umum. Sejauh mana sistem yang diterapkan saat ini sudah mencerminkan keadilan, efekftif, dan efisien. “Bagaimana meningkatkan kualitas representasi rakyat dalam lembaga legislatif, seperti DPR, DPD, dan MPR?” tanya Ibas.
“Evaluasi terhadap sistem pemilihan umum, apakah sistem saat ini sudah mencerminkan representasi yang adil, efektif, dan efisien?” lanjut Ibas.
Menurut Ibas, Badan Pengkajian MPR RI perlu melakukan pengkajian mendalam terkait pengaruh perubahan teknologi terhadap pemilihan umum dan partisipasi masyarakat.
Selanjutnya, selain sistem pemilihan umum, Ibas juga menyoroti bagaimana peran MPR dalam memperkuat demokrasi dan Pancasila.
“Bagaimana MPR RI dapat berperan dalam menjaga dan mengawal implementasi Pancasila sebagai dasar negara di tengah tantangan zaman?” kata Ibas.
Isu tersebut patut untuk menjadi perhatian MPR RI, sebagai lembaga negara yang bertugas dan berwenang mengontrol serta mengawasi jalannya demokrasi di Indonesia.
Tak hanya demokrasi Indonesia, Ibas juga memaparkan isu keterbukaan dan transparansi lembaga negara.
BACA JUGAA: AS-Israel Main Mata di Suriah dan Bangkitnya Pemberontak, Susul Gaza Lebanon?
Menurut Ketua FPD DPR RI ini MPR RI khususnya bidang pengkajian, juga perlu menelaah lebih dalam bagaimana keterbukaan dan transparansi lembaga negara.
“Pembahasan mengenai pentingnya mekanisme pengawasan internal yang lebih kuat di lembaga negara,” ungkapnya.
Ibas menegaskan MPR harus memastikan setiap kebijakan lembaga negara dapat dipertanggungjawabkan pada publik. “Peran MPR dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh lembaga negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tambahnya.
Terakhir Ibas berharap dengan semangat kolaborasi, Badan Pengkajian MPR RI diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan demi kemajuan Bangsa dan Negara.
“Dan harapannya adalah Badan Pengkajian bisa terus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga riset independen, universitas, dan organisasi masyarakat sipil lain termasuk media untuk meningkatkan kualitas dan objektivitas kajian yang dihasilkan,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika