Sabtu 30 Nov 2024 18:20 WIB

Kemlu Pulangkan 21 WNI Korban TPPO Bisnis Judol di Myanmar

Mereka disekap dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Indira Rezkisari
Barang bukti kasus judi online ditunjukan saat konferensi pers terkait pengungkapan kasus judi online di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Dirtipidsiber Polri berhasil mengungkap kasus judi online dari situs Slot8278 yang dikendalikan oleh WNA asal China dan beroperasi di Indonesia dengan perputaran uang senilai Rp685,5 miliar. Dalam pengungkapan kasus tersebut, Bareskrim Polri menetapkan 7 tersangka dan berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp6 miliar, 17 unit ponsel, 3 unit laptop, 1 unit ipad dan 4 unit token bank.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Barang bukti kasus judi online ditunjukan saat konferensi pers terkait pengungkapan kasus judi online di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Dirtipidsiber Polri berhasil mengungkap kasus judi online dari situs Slot8278 yang dikendalikan oleh WNA asal China dan beroperasi di Indonesia dengan perputaran uang senilai Rp685,5 miliar. Dalam pengungkapan kasus tersebut, Bareskrim Polri menetapkan 7 tersangka dan berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp6 miliar, 17 unit ponsel, 3 unit laptop, 1 unit ipad dan 4 unit token bank.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI berhasil memulangkan 21 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. Proses pemulangan dapat dilakukan dengan asistensi KBRI Yangon dan KBRI Bangkok.

Kemlu RI mengungkapkan, ke-21 WNI tersebut tiba di Tanah Air pada Jumat (29/11/2024) malam. Mereka menggunakan penerbangan Air Asia QZ 257 rute Bangkok–Jakarta dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 22.10 WIB.

Baca Juga

Menurut Kemlu RI, ke-21 WNI itu direkrut dengan janji pekerjaan di Thailand antara Maret-Juli 2024. "Namun, sesampainya di lokasi, mereka disekap dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (online scammer) dan judi daring di Myawaddy. Dalam kurun waktu tersebut, mereka juga mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik," ungkap Kemlu RI dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Kemlu RI pertama kali menerima pengaduan kasus ke-21 WNI tersebut pada Agustus 2024. Mereka kemudian segera menjalin koordinasi dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok. Kedua KBRI selanjutnya bekerja sama dengan otoritas terkait di Myanmar dan Thailand dalam upaya pembebasan para korban.

"Langkah-langkah yang ditempuh meliputi pengiriman nota diplomatik kepada Pemerintah Myanmar, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian Myanmar, pertemuan dengan otoritas setempat dan komunikasi intensif dengan jejaring lokal di Myawaddy. Kemlu juga mendorong kerja sama bilateral dan regional untuk memastikan keselamatan para korban," kata Kemlu RI.

Akhirnya, pada 15 Oktober 2024, para WNI yang menjadi korban TPPO berhasil dibawa ke Thailand melalui jalur darat. Setibanya di Thailand, mereka menjalani proses skrining melalui National Referral Mechanism (NRM) yang dikoordinasikan Pemerintah Thailand.

Pada pertengahan November, hasil proses tersebut menyatakan bahwa mereka memenuhi kriteria sebagai korban TPPO. Hal itu memungkinkan mereka dipulangkan ke Indonesia dengan pembiayaan negara.

Setibanya di Indonesia, para korban langsung diserahterimakan kepada Kementerian Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi lebih lanjut. "Para korban diketahui berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat," kata Kemlu RI.

Sejak 2020 hingga November 2024, Kemlu bersama Perwakilan RI telah menyelesaikan 5.118 kasus online scam yang tersebar di sembilan negara. Khusus Myanmar, sejak 2023, Kemlu telah berhasil menyelesaikan 196 kasus WNI yang terjebak dalam perusahaan online scam di wilayah konflik Myawaddy.

Namun, kasus baru terus bermunculan. Hingga saat ini, masih terdapat 129 kasus serupa yang tengah diupayakan penyelesaiannya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement